Headlines
  • Orang Non Papua Terus Kuasai Kota Wamena

Orang Non Papua Terus Kuasai Kota Wamena

02 Nov 2016 / 0 Comments

Ruko di Jl. Trans Irian Pikhe, Kampung Likino Distrik Hubukiak, Kabupaten Jayawijaya. (Foto: Ronny - SP) Wamena — Orang non Papua terus menguasai kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, dengan membangun toko dan kios yang dulunya hanya terpusat di kota Wamena, kini terus kuasai hingga ke

Read More...

POLITIK
INTERNASIONAL

Komunike PIF ke-47 Soal West Papua, ULMWP: Bukti Komitmen!

Sekjen ULMWP, Octovianus Mote. (IST) Jayapura — Isu kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Papua ...

Yeimo: PIF Leaders Dorong West Papua ke PBB

Ilustrasi Jayapura — “Para pemimpin mengakui sensitivitas isu Papua dan setuju bahwa tuduhan pelan...

Tokoh PAPUA

Benny Wenda: Untuk Papua Barat, ULMWP dan semua keluarga Melanesia, dan Pasifik.

Benny Wenda Papua Nugini (PNG) telah menolak aplikasi visa saya untuk memasuki negara itu untuk kedua k...

After 10 years, West Papua activist looks set to walk free

West Papuan independence activist Filep Karma.  The West Papuan political activist, Filep Karma, ...

Opini dan Analisa
INDONESIA

Gelar Aksi Tandingan Rakyat Papua, Bara NKRI Bertindak Anarkis di Jayapura

Massa Bara NKRI Saat Pawai di Jayapura. (Facebook) Papua - Ribuan rakyat Papua yang dikoordinir oleh K...

Kekerasan Militer

Razia Aktivis KNPB, Polres Sorong Kota Tahan Satu Anggota

Rasia Aktivis KNPB yang di lakukan aparat Polres Sorong Kota - Jubi, Niko Sorong, Jubi – Aksi demo ...

Papua Dinilai Masih Dalam Situasi Perdamaian Negatif

Jakarta, Jubi/Antara – Papua kini dalam kondisi perdamaian negatif setelah perang terbuka berhenti, te...

Yogyakarta: Telah Terjadi Pelanggaran HAM Kepada Massa AMP Yang Dilakukan Oleh FKPM dan Polisi Indonesia

Foto: Pembacaan pernyataan sikap AMP di titik nol kilometer/Dok. AMP "Demo Damai, Satu Negosiator Aksi ...

OAP

Perdasus Hak Adat Atas Tanah Sudah Saatnya Dibuat

Yan Kristian Warinusi (Direktur LP3BH Manowari ) - jubi nees Sorong, Jubi – Lembaga Penelitian, Pengkaj...

FMJ-PTP: Pembangunan Mako Brimob Untuk Kepentingan Bupati Bukan Rakyat

Forum Masyarakat Jayawijaya Se Pegunungan Tengah Papua (FMJ-PTP) ketika menggelar jumpa pers di Wamen...

Tradisi Bakar Batu di Papua

Bakar batu mahasiswa Stiper-Sentani-Papua-ist Jayapura, Jubi- Memasak makanan dengan membakar batu adal...

AKTIVIS

Asian human rights group condemns ‘illegal arrests’ of Papuans

West Papuan protesters with the Morning Star flag ... call for release of 15 arrested at Mimika, Papua. Im...

HUKUM

Two Indonesian soldiers convicted for Papuan deaths

Two Indonesian soldiers have been convicted and imprisoned for their role in the deaths of two Papuans in M...

FREE WEST PAPUA
HAM
INTERNASIONAL
Published On:Monday, May 20, 2013
Posted by PAPUAmandiri

Bahas Papua, Menko Polhukam Undang Lembaga Penegak Hukum

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Djoko Suyanto. (Liputan6.com/Abdul Aziz Prastowo)
Jakarta : Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Djoko Suyanto menggelar rapat dengan sejumlah lembaga penegak hukum dan kementerian terkait lain. Berdasarkan informasi dari Humas Kemenko Polhukam, pertemuan rencananya membahas terkait perkembangan Papua.

"Iya nanti Pak Menteri ada pertemuan dengan lembaga tinggi negara dan kementerian," ujar seorang staf Humas Kemenko Polhukam saat ditemui Liputan6.com di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (20/5/2013).


Beberapa menteri dan pejabat tinggi yang akan hadir dalam pertemuan di antaranya Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.


Setelah insiden ambruknya lokasi tambang PT Freeport yang menewaskan puluhan karyawan, kini persoalan Papua menjadi sorotan publik. Pemerintah dinilai mengabaikan pengawasan di Papua, baik dari segi kemanan maupun perusahaan tambang di tanah Cendrawasih itu.


Di sisi lain kondisi politik di Papua memanas setelah masyarakat Papua Merdeka mendirikan sekretariat di Oxford, Inggris. Sementara berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) serta Solidaritas Nasional untuk Papua (Napas), setidaknya 72 warga Papua harus mendekam di penjara sejak 2 tahun belakangan ini. Mereka umumnya diduga melakukan tindakan makar. (Ais/*)



Sumber : www.liputan6.com

About the Author

Posted by PAPUAmandiri on 2:08 PM. Filed under , , , , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response

By PAPUAmandiri on 2:08 PM. Filed under , , , , , , . Follow any responses to the RSS 2.0. Leave a response

0 comments for "Bahas Papua, Menko Polhukam Undang Lembaga Penegak Hukum"

Leave a reply

PPC Iklan Blogger Indonesia

"Suara Kaum Tertindas"

Powered by Blogger.

Follow Us On Facebook

I heart FeedBurner

  1. Orang Non Papua Terus Kuasai Kota Wamena
  2. Kitab Suci, Rohaniwan dan Penjajahan di Papua
  3. Komunike PIF ke-47 Soal West Papua, ULMWP: Bukti Komitmen!
  4. Yeimo: PIF Leaders Dorong West Papua ke PBB
  5. TRWP Secara Resmi Keluarkan UU Revolusi West PAPUA
  6. VANGO Stands in Solidarity With PIANGO on West Papua