Published On:Friday, April 17, 2015
Posted by Unknown
FMJ-PTP: Pembangunan Mako Brimob Untuk Kepentingan Bupati Bukan Rakyat
 |
| Forum Masyarakat Jayawijaya Se Pegunungan Tengah Papua (FMJ-PTP) ketika menggelar jumpa pers di Wamena. Jubi/Islami |
Wamena, Jubi – Meski belum ada keputusan dari hasil dialog yang difasilitasi DPRD Jayawijaya terkait pro kontra rencana pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya, namun kalangan masyarakat Jayawijaya tetap menolak rencana pembangunan tersebut di seluruh wilayah Jayawijaya.
Forum Masyarakat Jayawijaya Se Pegunungan Tengah Papua (FMJ-PTP) menilai, dari hasil dialog beberapa waktu lalu di DPRD Jayawijaya banyak kejanggalan.
Hal pertama masyarakat yang dihadirkan hanya beberapa perwakilan saja, sehingga terkesan membatasi ruang masyarakat untuk memberikan pendapat. Kedua, terkait dengan penyampaian Kapolres Jayawijaya, bahwa terkait pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya merupakan intruksi langsung dari Kapolda Papua sesuai instruksi dari Mabes Polri.
“Kami ingin sampaikan, itu keliru, karena sesuai dengan pernyataan Kapolda tanggal 31 Januari 2015 di media massa Kapolda sampaikan, terkait rencana pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya bukan rencana Polda tetapi permintaan dari Bupati sendiri. Begitu juga pernyataan Kadiv Humas Mabes Polri menjelaskan terkait wacana Mako Brimob bukan intruksi Mabes Polri dan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan hanya mendengar dari media saja,” ujar Beni Wetipo kepada wartawan di Wamena, Rabu (15/4/2015).
“Kami minta dapat diperjelas apa memang instruksi Kapolda atau Bupati soal pembangunan Mako Brimob ini?” tambah Beni Wetipo.
Selain itu, FMJ-PTP melihat sesuai Surat Bupati Jayawijaya,tertanggal 9 Juni 2012 Bupati meminta yang disetujui oleh Lembaga Masyarakat Adat dan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama dan DPRD Jayawijaya agar pembangunan Kompi Brimob saat itu dihentikan dengan berbagai pertimbangan.
“Makanya kami minta Bupati klarifikasi pernyataan ini, padahal sempat menolak juga LMA, DPRD tetapi kenapa sekarang mereka balik ngotot ingin membangun kembali,” tegas Beni Wetipo.
Forum menilai keinginan untuk membangun Mako Brimob di Jayawijaya bukanlah untuk kepentingan rakyat di Jayawijaya tetapi untuk kepentingan Bupati sendiri.
“Kalau Bupati tetap akan membangun Mako Brimob di Jayawijaya, berarti itu bukan untuk kepentingan rakyat tetapi dirinya sendiri. Kalau memang untuk rakyat, Bupati harus mendengar rakyat, karena Bupati dipilih oleh rakyat,” kata Wetipo.
Bahkan dari pengamatan forum sendiri, setelah masyarakat menolak untuk dibangun Mako Brimob di wilayah Molama (Distrik Wouma dan Welesi), kini rencana pembangunan dialihkan ke wilayah Distrik Pisugi dan Witawaya.
Menurut mereka, tim dari PU dan Polres sedang mengukur lokasi di Honay Resort yang rencananya dijadikan tempat sementara, juga sempat melihat kembali tempat awal pembangunan Mako di Pisugi di dekat Pasir Putih atau wilayah Purama.
Untuk itu, kepala suku besar Pisugi dan Witawaya, Cornelis Oagay dengan tegas sudah menolak rencana pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya khususnya distrik Pisugi dan Witawaya.
“Kami nilai dengan kehadiran Brimob di tengah-tengah masyarakat, kehidupan rakyat akan terganggu,” ujar Cornelis Oagay. Bahkan perwakilan dari distrik Hubikiak juga menolak adanya Mako Brimob di wilayahnya. (Islami)
Sumber : http://tabloidjubi.com
