Headlines

UUD 1945 Hanyalah Sebuah Khiasan dan Pelengkap Bagi Kemerdekaan Indonesia

Posted by Unknown | Thursday, June 26, 2014 | Posted in , , ,


"Kemerdekaan Ialah HAK Segalah Bangsa !", kalimat tersebut merupakan penggalan kalimat yang dikutip dari alenia pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang juga merupakan Konstitusi  dari Negara Indonesia, dan jika diteruskan, dalam pembukaan UUD 1945, tertera penggalan kalimat yang menyatakan bahwa "Penjajahan Diatas Dunia Harus Dihapuskan !". Namun dua penggalan kalimat yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 pada alenia pertama ini, kelihatannya hanyalah sebuah khiasan belaka, yang dituangkan didalam pembukaan UUD 1945, untuk mempercantik isi teks UUD 1945 itu sendiri.

Sebagai Konstitusi dari negara, maka sudah selayaknya dan sangat diharuskan kepada seluruh jajaran pemerintah yang berkuasan di Indonesia untuk dapat menjalankan semua amanah yang tertera dalam UUD 1945, sebab jika tidak demikian, maka keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara sangat patut untuk dipertanyakan, sebab, dengan tidak menjalankan apa yang tertera dalam UUD 1945, maka sangat jelas bahwa, Indonesia telah meruntuhkan pondasi rumah mereka sendiri.

Meskipun demikian, namun nampaknya keberadaan UUD 1945 sebagai konstitusi dan dasar dari berdirinya negara, tidak lagi dianggap penting bagi para penguasa (Pemerintah) di Indonesia. Bagi mereka, UUD 1945 hanyalah sebuah khiasan ataupun simbolisasi untuk memenuhi syarat kelengkapan negara, agar dapat diakui Internasional, sebagai negara yang merdeka. Selain itu, bagi para penguasa di negara ini, UUD 1945 merupakan senjata ampuh yang selalu mereka gunakan, demi menindas dan merampas HAK-HAK Rakyat, dengan mengandalkan kekuatan Militer.

Konstitusi Indonesia (UUD 1945) selalu digunakan sebagai jembatan atau alat bagi para penguasa dan pemodal, untuk terus menerus merampas hak-hak rakyat kecil, demi memenuhi ambisi mereka, sehingga keberadaan dan keberpihakan amanah konstitusi sangat patut untuk dipertanyakan.

Meskipun didalam pasal-pasal yang terdapat didalam UUD 1945, tertapat berbagai pasal-pasal yang sesungguhnya memihak kepada rakyat kecil, namun kelihatannya pasal-pasal tersebut hanyalah penghias saja, sehingga tidak pernah betul-betul berpihak kepada rakyat kecil.

Kondisi keberadaan UUD 1945, menjadi sangat miris ketika dihubungkan dengan perjuangan rakyat Papua yang hingga saat ini menuntut kebebasan Hak-Hak mereka sebagai sebuah Bangsa yang berhak untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri. dimana didalam Konstitusi yang merupakan dasar negara Indonesia sesungguhnya telah menjamin kemerdekaan bagi setiap bangsa di muka bumi, namun nyatanya pernyataan yang diungkapkan di dalam pembukaan UUD 1945 ini hanyalah omong kosong belaka, sebab apa yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 itu tidak mampu untuk mereka buktikan, dengan memberikan kebebasan kepada Rakyat Papua untuk MERDEKA sebagai sebuh negara.

Dengan melihat berbagai kenyataan yang terjadi, maka keberadaan UUD 1945 yang juga sebagai Konstitusi Indonesia, dapat dikatakan sebagai sebuah hiasan dan pelengkap yang dibuat oleh para pendiri negara Indonesia demi mendapatkan pengakuan Internasional, sebagai sebuah negara yang berdiri atas konstitusi.

Dialog Tidak Menyelesaikan Persoalan Papua

Posted by Unknown | Sunday, June 22, 2014 | Posted in , , , , , , , , , ,


Oleh : 

Rinto Kogoya 

“Tulisan ini untuk mempertegas sikap Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] yang menolak adanya gagasan untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan jalan Dialog, sehingga dasar kita menolak memiliki alasan yang logis dan rasional”

Saya lansung saja menguraikan kenapa secara organisasi, AMP dengan tegas menolak gagasan Dialog yang sedang didorong oleh Jaringan Damai Papua (JDP) maupun yang akhirnya diikuti oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe yang juga mengharapkan adanya dialog dengan pemerintah Pusat. Tapi menurut Lukas, kata dialog sebaiknya diubah dengan kata yang lebih halus.

Pertama, kenapa AMP menolak gagasan dialog yang didorong oleh Jaringan Damai Papua (JDP) dibawah kordinator Pater DR. Neles Tebay, Pr. Gagasan dialog ini muncul setelah sekian lama rakyat Papua berjuang untuk menuntut Kemerdekaan. Dan dianggap sebagai salah satu solusi penyelesaian persoalan Papua. Selain solusi demokratis lain yang diperjuangkan oleh organisasi-organisasi perlawanan di Papua seperti Hak Menentukan Nasib Sendiri melalui mekanisme Referendum dan Pengakuan Kedaulatan oleh Indonesia.

Menurut JDP, konflik di Papua yang berkepanjangan disebabkan karena beberapa faktor  persoalan mendasar, diantaranya; Sejarah Politik Papua yang Belum Tuntas tentang PEPERA 1969, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Ketidakadilan Pembangun dan Marginalisasi. Berbeda dengan AMP yang melihat persoalan mendasar di Papua karena adanya ; Kolonialisme Indonesia, Imperialisme dan Militerisme. Tentu berbeda pula solusi yang diperjuangkan bagi penyelesaian persoalan Papua.

Menurut kami, apa yang dikemukan oleh JDP merupakan sebuah tesis atau disertasi doktoral yang coba dijadikan panduan penyelesaian persoalan, bukan merupakan sebuah hasil analisa yang tajam dan mendalam tentang Papua. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan JDP dalam melihat sejarah Papua hanya berpijak dari pelaksanaan PEPERA 1969 dan tidak secara menyeluruh dari tahun 1960an awal atau pertengahan atau tahun-tahun sebelumnya dimana proses awal Identitas Nasional Bangsa Papua itu lahir.

Selain sejarah politik Papua, pelanggaran HAM menjadi fokus persoalan bagi JDP. Sehingga persoalan HAM harus menjadi satu bagian yang didialogkan. Sebenarnya apa yang diharapkan oleh JDP? Untuk memperjuangkan HAM rakyat Papua? Saya ajukan satu pertanyaan, sudah berapa banyak para pelaku pelanggar HAM yang diadili oleh Pengadilan Indonesia dan hasilnya benar-benar memberikan rasa keadilan untuk rakyat Papua? Apalagi bagi Indonesia, mereka yang melakukan pelangaran HAM dianggap “Pahlawan”. Semua pengadilan terhadap pelaku pelanggar HAM di Papua hanya formalitas belaka diatas meja sidang, untuk menunjukan kalau Indonesai menghargai HAM rakyat Papua. Menurut kami, pelanggaran HAM merupakan efek dari sebuah pendudukan atau penjajahan yang dilakukan oleh Indonesia untuk mempertahankan hegemoninya atas Papua. Sehingga, untuk menghentikan terjadinya pelanggaran HAM, rakyat Papua harus hidup merdeka dan bebas dari dari sebuah penjajahan yang sedang dilakukan oleh Indonesia.

Dua soal lain yaitu ketidakadilan pembangunan dan marjinalisasi juga menjadi fokus JDP dalam konsep dialog yang ditawarkan. Kembali kami pertegas, bahwa kolonial akan selalu mendominasi wilayah yang dikoloni baik secara ekonomi politik maupun sosial kebudayaan. Kolonial selalu menghambat laju perkembangan kemajuan disemua aspek kehidupan rakyat di wilayah yang dikoloni. Mengharapkan adanya kemajuan dalam pembangunan dan rakyat Papua tidak termarjinalkan adalah mengharapkan sesuatu yang mustahil. 

Sehingga kembali ke penafsiran masing-masing, yaitu Papua itu bagian dari Indonesai atau wilayah yang dikoloni atau dijajah oleh Indonesia? Jika Papua bagian dari Indonesia, dan mengharapkan adanya perbaikan kesejahteraan, maka yang harus diperjuangkan adalah transformasi industri manufaktur kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) rakyat yang berpusat diwilayah lain di Indonesia seperti Jawa, Sumatera dan Sulawesi ke Papua. Lahir pertanyaan baru, apa hal itu mau dilakukan oleh Indonesia terutama kaum pemilik modalnya? Jelas itu sesuatu yang mustahil karena industri selalu membutuhkan pasar dan tenaga kerja, dan Papua bukan pasar yang menguntungkan dari sisi jumlah penduduk yang ada saat ini dibanding daerah lain di Indonesia apalagi kesediaan tenaga kerja.

Penjelasan diatas terkait konsep dialog yang ditawarkan oleh JDP yang dengan tegas ditolak oleh AMP. Selain penolakan atas konsep dialog, tidak adanya kesepahaman bersama antar organisasi perlawanan di Papua yang pro dialog dan kontra dialog akan menjadi bumerang bagi rakyat Papua. Bagaiman dengan sayap militer gerakan Kemerdekaan Papua TPN-PB yang dengan tegas menolak bentuk-bentuk kompromi seperti dialog? Saya kira Tim 100 pada tahun 1999 juga telah melakukan tahapan dialog dengan Indonesia, menghasilkan OTSUS yang oleh Indonesia dianggap sebagai solusi dan tidak bagi rakyat Papua yang menghendaki Kemerdekaan.

Kedua, kenapa AMP menolak dengan tegas gagasan dialog yang diusung oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe? Dari apa yang diutarakan oleh Lukas Enembe bahwa bukan kata dialog tapi diubah dengan kata yang lebih halus, maksudnya? Dan dialog yang dilakukan berkaitan dengan kesejahteraan. Hal ini menandakan bahwa Lukas ingin hadir sebagai sosok “Pahlawan Kesiangan” bagi rakyat Papua. Selain itu, menunjukan kalau Lukas tidak memahami mekanisme dalam birokrasi yang ia pimpin. Apa tidak ada cara lain untuk mengurus masalah kesejahteraan rakyat Papua? Seperti ; rapat konsultasi atau rapat kerja atau dengan kata yang lebih halus “diskusi” dengan birokrasi diatasnya yaitu pemerintah pusat untuk membahas bagaimana mengatasi masalah kesejahteraan di Papua.

Menurut kami, ada tidaknya dialog antara pemerintah provinsi Papua dan pemerintah pusat tidak akan mengubah eskalasi perlawanan rakyat di Papua. Karena, baik pemerintah provinsi Papua maupun pemerintah pusat adalah satu rangkaian birokrasi yang saat ini sedang menjajah Papua. 

Saya merasa penting untuk menjelaskan bagaimana kolonialisme Indonesia tetap berlangsung dan terjadi di Papua. Kolonialisme adalah “kebijakan dan praktek kekuatan dalam memperluas kontrol atas masyarakat lemah atau daerah”. Kolonialisme selalu memiliki sifat yang arogan dan ekspansionis. Tujuan utama kolonialisme adalah menguras sumber kekayaan, sedangkan kesejahteraan dan pendidikan rakyat daerah koloni, tidak diutamakan. Dari pengertian dan tujuannya jelas bahwa Papua sedang di jajah oleh Indonesia. Kolonialisme Indonesia berlangsung di Papua melalui mesin birokrasi, sistem politik yaitu pemilu dan penempatan militer (TNI-Polri). Birokrasi yang ada di Papua saat ini merupakan perpanjangan tangan atau pelaksana dari birokrasi pemerintah penjajah Indonesia. Birokrasi dan sistem politik seperti pemilu tujuannya untuk memperkuat legitimasi kekuasaan politik Indonesia atas Papua. Sehingga, penting untuk memajukan kesadaran rakyat Papua tentang bagaimana Kolonialisme Indonesia itu berlangsung di Papua, untuk kemudian rakyat Papua dapat menentukan sikap politiknya.

Tentu AMP tidak hanya menolak, Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right to Self Determination) bagi rakyat Papua merupakan solusi demokratis yang menurut kami dapat menyelesaikan persoalan Papua. Seperti apa yang dikatakan oleh Pdt. I.S. Kijne pada 25 Oktober 1925 di Wasior-Manokwari ”Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri”. AMP juga memiliki keyakinan bahwa rakyat Papua dapat memimpin dirinya sendiri dan dapat menjalani hidup dengan  sejahtera, adil, demokratis dan bermartabat jika Papua Merdeka. 

Akhirnya, kami menyerukan kepada seluruh organisasi perlawanan Papua untuk menghilangkan ego dan faksisme dan bersama-sama memperjuangkan Kemerdekaan Sejati Rakyat Papua untuk hari depan Papua yang lebih baik. 

Salam!


Penulis adalah Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat AMP [Ketum KPP AMP]

PT. Freeport Sumber Duka Bagi Rakyat Papua

Posted by Unknown | | Posted in , , , , , , ,

Areal Tembagapura Papua (ils)

Papua merupakan sebuah pulau yang terkenal kaya akan kekayaan alamnya, yang mengakibatkan Pulau Papua menjadi rebutan perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco dan beberapa perusahaan lain dari negara-negara kapitalis dan imprealis yang berlomba-lomba untuk menanamkan modal (ber-investasi) di tanah Papua. Ketertarikan negara-negara kapitalis dan imprealis untuk menguasai wilayah Papua sendiri menjadi sebuah babak baru dari sejarah Bangsa Papua, yang mengakibatkan rakyat Papua yang memiliki Hak atas tanah Papua ini, harus menjadi korban atas keserakahan dan kerakusan negara-negara kapitalis/inprealis dan antek-anteknya yang berusaha dengan segalah macam cara mereka untuk menguasai tanah Papua. Namun dari semua perusahaan-perusahaan asing yang ada di Papua, penulis lebih tertarik untuk membahas terkait keberadaan PT. Freeport di Papua yang terus menerus menimbulkan konflik sosial di masyarakat adat setempat yang merupakan pemilik hak ulayat atas wilayah yang menjadi di eksplorasi oleh PT. Freeport ini.

Untuk itu, sebelum melangkah lebih jauh terkait masuknya perusahaan-perusahaan asing di Papua, penulis berfikir alangkah baiknya memaparkan secara singkat sejarah awal terkuaknya kandungan kekayaan alam yang melimpah di Papua dan sejarah masuknya PT. Freeport terlebih dahulu.

  • Sejarah Singkat Terkuaknya Kekayaan Alam di Papua dan Masuknya PT. Freeport di Papua

Pada tahun 1904-1905 suatu lembaga swasta dari Belanda Koninklijke Nederlandsche Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) yakni Lembaga Geografi Kerajaan Belanda, menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua Barat Daya yang tujuan utamanya adalah mengunjungi Pegunungan Salju yang konon kabarnya ada di Tanah Papua.
Catatan pertama tentang pegunungan salju ini adalah dari Kapten Johan Carstensz yang dalam perjalanan dengan dua kapalnya Aernem dan Pera ke “selatan” pada tahun 1623 di perairan sebelah selatan Tanah Papua, tiba-tiba jauh di - pedalaman melihat kilauan salju dan mencatat di dalam buku hariannya pada tanggal 16 Februari 1623 tentang suatu pegungungan yang “teramat tingginya” yang pada bagian-bagiannya tertutup oleh salju. –Catatan Carsztensz ini menjadi cemoohan kawan-kawannya yang menganggap Carstensz hanya berkhayal.
Walaupun ekspedisi pertama KNAG tersebut tidak berhasil menemukan gunung es yang disebut-sebut dalam catatan harian Kapten Carstensz, inilah cikal bakal perhatian besar Belanda terhadap daerah Papua. Peta wilayah Papua pertama kali dibuat dari hasil ekspedisi militer ke daerah ini pada tahun 1907 hingga 1915. Ekspedisi-ekspedisi militer ini kemudian membangkitkan hasrat para ilmuwan sipil untuk mendaki dan mencapai pegunungan salju.
Beberapa ekspedisi Belanda yang terkenal dipimpin oleh Dr. HA.Lorentz dan Kapten A. Franzen Henderschee. Semua dilakukan dengan sasaran untuk mencapai puncak Wilhelmina (Puncak Sudirman sekarang) pada ketinggian 4,750 meter. Nama Lorentz belakangan diabadikan untuk nama Taman Nasional Lorentz di wilayah suku Asmat di pantai selatan.
Pada pertengahan tahun tiga puluhan, dua pemuda Belanda Colijn dan Dozy, keduanya adalah pegawai perusahaan minyak NNGPM yang merencanakan pelaksanaan cita-cita mereka untuk mencapai puncak Cartensz. Petualangan mereka kemudian menjadi langkah pertama bagi pembukaan pertambangan di Tanah Papua empat puluh tahun kemudian.
Pada tahun 1936, Jean Jacques Dozy menemukan cadangan Ertsberg atau disebut gunung bijih, lalu data mengenai batuan ini dibawa ke Belanda. Setelah sekian lama bertemulah seorang Jan Van Gruisen – Managing Director perusahaan Oost Maatchappij, yang mengeksploitasi batu bara di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengggara dengan kawan lamanya Forbes Wilson, seorang kepala eksplorasi pada perusahaan Freeport Sulphur Company yang operasi utamanya ketika itu adalah menambang belerang di bawah dasar laut. Kemudian Van Gruisen berhasil meyakinkan Wilson untuk mendanai ekspedisi ke gunung bijih serta mengambil contoh bebatuan dan menganalisanya serta melakukan penilaian. {Sejarah]
Hasil penelitian dan analisa dari berbatuan yang diambil dari Ertsberg ini menjadi sebuah data awal bagi Freeport untuk melakukan ekplorasi di tanah Papua, namun PT. Freeport yang merupakan perusahaan milik Amerika mengalami jalan buntu untuk masuk melakukan ekplorasi di Papua, karena pada saat itu, Papua masih merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Belanda yang juga merupakan sekutu Amerika. Namun  seiring dengan berjalanya waktu kekuasaan Belanda atas Papua diusik Indonesia. 
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari jajahan Belanda pada tanggal 17 agustus 1945, namun belanda baru mengakuinya empat tahun kemudian (1949) setelah melancarkan agresi militer II Belanda pada tanggal 19-12-1948. Dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno yang saat itu merupakan Presiden Indonesia mulai melancarkan klaimnya atas wilaya Papua dengan alasan-alasan yang tidak jelas dan rasional diantaranya ; Soekarno mengklaim Papua menjadi bagian dari Indonesia dengan 1).alasan Papua merupakan bagian dari kerajaan Tidore yang merupakan kerajaan yang pernah ditahlukan oleh Gadjah Mada, namun hal itu tidak dapat dibuktikan hingga saat ini. 2).Papua merupakan bagian dari jajahan Hindia-Beelanda, padahal jelas-jelas pada pembacaan Proklamasi Indonesia telah menyatakan bahwa batasan wilayahnya hanyalah dari Sabang sampai Ambon saja, dan hal itu juga dipertegas oleh Drs. Moh. Hatta yang merupakan wakil Presiden dan ketua delegasi Indonesia dalam Konfrensi Meja Bundar di Denhag Belanda, dan beberapa alasan lainnya.
Namun menurut penulis, Alasan paling mungkin yang menjadi dasar Soekarno melakukan pengklaiman atas Papua ialah persoalan Ekonomi dan Politik Indonesia saat itu, selain dari itu, Soekarno yang anti imperialisme barat ingin menghalau bangsa barat yang masih berkoloni di sekitar Indonesia (ingat: "Ganyang Malaysia"), termasuk Papua Barat. Mungkin juga Soekarno memiliki perasaan curiga, bahwa Nederlands Nieuw Gu- inea (Papua Barat) akan merupakan benteng Belanda untuk sewaktu-waktu dapat menyerang kembali Indonesia (ingat: aksi militer Belanda yang kedua 19-12-1948 untuk menghancurkan negara RI), maka Soekarno bersikeras untuk mengklaim Papua menjadi bagian dari Indonesia dengan menghalalkan cara-caranya. {Sejarah}
Soekarno mengancam akan memohon dukungan dari pemerintah bekas Uni Sovyet di dalam usahanya menganeksasi Papua Barat jika pemerintah Belanda tidak bersedia menyerah- kan Papua Barat ke tangan RI. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada waktu itu sangat takut akan jatuhnya negara Indonesia ke dalam blok Komunis, karena Soekarno dikenal oleh dunia barat sebagai seorang presiden yang sangat anti imperialisme barat dan dengan jelas lebih cenderung pro blok Timor. Pemerintah AS ingin mencegah kemungkinan yang akan terjadi dengan memaksa pemerintah Belanda untuk menyerahkan Papua Barat ke tangan RI.5   

Pemerintah AS di samping menekan pemerintah Belanda, berusaha mendekati presiden Soekarno. Soekarno diundang untuk berkunjung ke Washington (AS) pada tahun 1961 dan pada tahun 1962 utusan pribadi presiden John Kennedy yaitu Jaksa Agung Robert Kennedy mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia untuk membuktikan keinginan AS tentang dukungan kepada Soekarno di dalam usaha menganeksasi Papua Barat. Untuk mengelabuhi mata dunia bahwa proses pengambil-alihan kekuasaan di Papua Barat dilakukan melalui jalur hukum internasional secara sah dengan dimasukkannya masalah Papua Barat ke dalam agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1962. Dari dalam Majelis Umum PBB dibuatlah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengandung "Act of Free Choice" (Pernyataan Bebas Memilih). Act of Free Choice kemudian salah diterjemahkan oleh pemerintah RI sebagai PEPERA (Pernyataan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada tahun 1969. Menurut Perjanjian New York, rakyat Papua Barat harus bebas memilih apakah mereka ingin merdeka sendiri. 
  


Pada tanggal 1 Oktober 1962, UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) mengambil alih kekuasaan administratif di Papua Barat dari pemerintah Belanda, dan sebelum tepat satu tahun UNTEA di Papua, UNTEA menyerahkan kekuasaan administratif Papua kepada Indonesia tepatnya pada tanggal 1 Mei 1963, yang dikatakan orang Indonesia sebagai hari Integrasi, namun rakyat Papua mengagap itu sebagai hari ANEGSASI. 



Dengan berjannya waktu, Amerika menilai Soekarno akan mengingkari janjinnya, maka Amerika saat itu berupanya mengadu domba Indonesia dengan isu Komunis, yang akhirnya Amerika dengan mengandalkan Soeharto, yang saat itu adalah Kasad Angkatan Darat Indonesia yang juga memiliki emosi terpendam terhadap pimpinan-pimpinan Indonesia dan jendral-jendral saat itu untuk melakukan pembusukan-pembusukan kepada para pemimpin Indonesia dengan bantuan CIA dan melakukan penggulingan, lewat pebantaian terhadap sembilan jendral yang dikenal dengan peristiwa G 30 S/PKI yang meledak pada tanggal 1 Oktober 1965.


Akhirnya pada tanggal 11 maret 1966, Jendral Soeharto mendapatkan surat yang terkenal dengan nama "SUPERSEMAR" untuk memulihkan stabilitas, keamanan dan ketertiban di Indonesia saat itu yang sedang kacau-balau. Karena situasi yang semakin memburuk paska G30S/PKI, akhirnya sidang istimewah MPRS pada bulan maret 1967, memutuskan dan mengukuhkan Soeharto menjadi Presiden ke II Indonesia. 
Setelah dikukuhkan, Di awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk segera melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembanguan ekonomi. Namun dengan kondisi ekonomi Indonesia yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah di awal era Soeharto segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967)yang jelas memberi peluang bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Melihat peluang yang diberikan Soeharto, Pimpinan tertinggi Freeport di masa itu yang bernama Langbourne Williams melihat peluang untuk meneruskan proyek Ertsberg. Beliau bertemu Julius Tahija yang pada zaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan pertemuan dengan Jendral Ibnu Sutowo, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia. Inti dalam pertemuan tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek Ertsberg. Akhirnya dari hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan izin dari Indonesia untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967, padahal saat itu Papua belum sah menjadi bagian dari Indonesia, sebab pelaksanaan Penenruan Pendapat Rakyat (PEPERA) sendiri baru dilaksanakan dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1969 dan juga dalam pelaksanaan kontrak karya, rakyat Papua yang menjadi pemilik hak ulayat atas wilayah eksplorasi PT. Freeport sendiri tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan kontrak karya yang dilakukan.
Dengan melihat berbagai macam kejanggalan yang terjadi atas masuknya PT. Freeport pada tahun 1967(2 tahun sebelum PEPERA), maka sudah sangat layak dan patut dicurigai bahwa masuknya Freeport ke Papua sendiri telah memberikan keyakinan bahwa Indonesia akan tetap menguasai Papua, sebab PT. Freeport merupakan perusahaan terbesar milik Amerika yang secara otomatis Amerika akan membantu Indonesia untuk menguasai Papua.
Dan kecurigaan atas akan adanya kecurangan dalam pelaksanaan PEPERA sendiri sebenarnya sudah dapat tercium sejak Amerika mendekati Indonesia dan menekan Belanda untuk angkat kaki dari Papua, serta dengan didaftakannya permasalahaan Papua ke dalam PBB oleh Amerika, agar terlihat pencaplokan ini berjalan sesuai dengan standar Internasional. Selain itu, pelaksanaan PEPERA sendiri tidak berjalan sesuai ketentuan Internasional yang mengharuskan seluruh Rakyat Papua untuk dapat menentukan pilihan mereka masing-masing, namun nyatanya pelaksanaannya dibuat sistem keterwakilan dengan cara menyeleksi dan mendidik orang-orang yang ditunjuk, dan hal itupun dilakukan dibawa todongan senjata.
  • PT. Freeport Sumber Konflik !
Awal dilaksanakannya kontrak karya PT. Freeport pada tahun 1967, di awal tahun Soeharto menjadi presiden Indonesia ke-II saja telah menimbulkan suatu dilema dan tanda tanya ditinggkatan rakyat Papua dan kalangan internasional, sebab bagaimana mungkin bisa memberikan kebebasan kepada PT. Freeport untuk melakukan eksplorasi di Papua (Tembagapura), sedangkan kontrak karya itu sendiri dilaksanakan dua tahun lebih awal (1967) sebelum pelaksanaan PEPERA pada tahun 1969 sesuai dengan ketentuan Internasional pada tanggal 15 Agustus 1962, yang dikenal dengan "New York Agreement".

Meskipun masuk dengan penuh dilema dan pertentangan serta tanda tanya, PT. Freeport tetap saja melakukan eksplorasi di Papua sejak 1967, dan yang sangat menyakitkan hati rakyat Papua adalah, dengan masuknya Freeport 2 tahun lebih awal ke Papua, maka inilah yang menjadi alasan utama Amerika mendukung Papua menjadi bagian dari Indonesia, dan Akhirnya Amerikapun memenuhi janji mereka dengan memenangkan Indonesia dalam pelaksanaan PEPERA. Meskipun terdapat kecurangan dan pelaksanaan tidak sesuai ketentuan PBB, namun kelihatannya Amerikan memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding PBB, hal itu terbukti dengan kehadiran utusan PBB yang tidak terlalu mempersoalkan pelalsanaan PEPERA yang jelas-jelas catat hukum Internasional.

Seiring berjalannya waktu, duku yang ditimbulkan PT. Freeport itu tidak hanya terjadi pada saat proses masuknya saja, namun dalam perjalanannya melakukan eksplorasi di Papua (Tembagapura), Freeport selalu saja menciptakan duka dan mala petaka bagi masyarakat adat yang memiliki hak ulayat atas tanah yang sedang dieksplorasi tersebut. PT. Freeport selalu menggunakan kekuatan militer Indonesia dalam menghadapi rakayat yang menuntut hak-hak mereka atas tanah mereka, dengan membayar aparat militer dan mempersenjatai mereka (TNI-POLRI), Freeport selalu saja melakukan pembiaran kepada militer untuk melukai dan bahkan membunuh Rakyat lokal yang mendekati areal pertambangan dengan menyatakan mereka (rakyat) ini sebagai pencuri,dan pengganggu keamanan dikawasan Freeport.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Freeport ini mendapatkan perhatian serius dari para aktivis penggiat HAM dibelahan dunia, dan akhirnya, Freeport berfikir untuk menggunakan cara lain untuk menyikapi aspirasi rakyat lokal, dengan wadah Lembaga Masyarakat dari tujuh suku yang daerahnya dieksplorasi Freeport, namun hal ini ternyata hanyalah akal-akalan Freeport untuk meredam aspirasi rakyat Papua dari tujuh suku yang ada.


Bersambung.........

          :www.library.ohiou.edu


Baca Selengkapnya Di : http://opinipapua.blogspot.com

Renungan "Penderitaan Rakyat Papua"

Posted by Unknown | | Posted in , , , , , , ,


Sebelum hadir bangsa-bangsa asing dari luar yang menginginkan kekayaan SDA Papua, keberadaan penduduk pribumi (asli) negeri ini telah ribuan tahun berdiam dengan menikmati sepuasnya hasil hutan, dusun sagu, hewan buruan dan hasil laut, termasuk menghirup udara kebebasan yang diberikan Tuhan pencipta langit dan bumi. Namun dengan hadinrya bangsa-bangsa asing penakluk (conqueror) dan penjajah (colonial) yang tergiur SDA Papua, maka sejak itulah dimulainya fase penindasan dan penderitaan berkepanjangan bagi Rakyat Bangsa Papua hingga hari ini. Sejak awal orang Papua dianggap sebagai manusia “primitif” dan terbelakang sehingga tidak layak menjadi bangsa merdeka (memiliki negara sendiri).

Dengan begitu, berbagai upaya konspirasi dilakukan dengan latar belakang kepentingan ekonomi, imperialisme dan kepentingan geo politik dunia untuk menguasai wilayah Papua. Seakan-akan negeri ini tidak bertuan sehingga layak menjadi rebutan bangsa-bangsa di dunia. Karena itu, sejak awal wilayah Papua tidak luput dari skenario politik global dan konspirasi yang saat itu melibatkan PBB, Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan Indonesia. Dengan jalan itu, wilayah Papua lalu dianeksasi melalui invasi militer yang dinamakan Operasi Mandala 1962 dan berbagai operasi militer ikutan di awal 1960-an, hingga rekayasa pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Sewaktu menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), rakyat Papua tidak punya ruang sedikit pun untuk memperjuangkan hak-haknya di jaman orde baru. Keinginan itu seakan terkubur dalam-dalam oleh pendudukan (okupasi) Indonesia. Sebab sebelum dan sesudah pelaksanaan Pepera 1969, Pemerintah Indonesia dengan kaki tangan militernya gencar melakukan operasi-operasi tumpas terhadap orang Papua yang dinilai anti Indonesia. Hasil rekayasa Pepera 1969 yang menyatakan Papua bergabung dengan Indonesia telah menjadi semacam “surat ijin” untuk membantai, menangkap, memenjarakan, menyiksa, dan membungkam suara rakyat Papua.

Banyak orang Papua yang terlibat aktivitas OPM atau yang dicurigai mendukung gerakan ini telah menjadi korban pembantaian operasi militer Indonesia. Tidak sedikit yang ditembak mati di tempat, ditangkap, disiksa hingga mati dalam penjara atau diculik dan dibunuh. Ketika ada rakyat Papua yang hendak memperjuangkan hak-haknya, identitas kePapua-an, termasuk jika menentang eksploitasi besar-besaran atas SDA mereka oleh Pemerintah Indonesia bersama antek-antek kapitalis, maka dengan mudah Pemerintah RI mengaitkannya sebagai tindakan separatis, makar dan OPM. Akibatnya, rakyat Papua harus berhadapan langsung dengan moncong senjata, peluru, sangkur hingga dipenjarakan aparat kemanan Indonesia (TNI/Polri).

Situasi ini tentu menimbulkan trauma berkepanjangan dan rasa frustasi yang amat mendalam hingga hari ini. Pelapor khusus PBB (United Nations/UN) untuk bidang anti penyiksaan, Dr. Manfred Noak pada 2006 lalu pernah melaporkan bahwa kurang lebih 800.000 orang Papua telah menjadi korban pembantaian militer Indonesia sejak 1963. Tapi jumlah itu belum termasuk korban yang mayatnya tidak diketahui atau pun yang dibunuh secara misterius oleh militer Indonesia. Kini status Otonomi Khusus memang telah diberikan Pemerintah Indonesia bagi wilayah Papua. Lantas ini seolah-olah menjadi penawar untuk mengobati luka-luka penderitaan dan kepedihan mendalam yang telah dirasakan Rakyat Bangsa Papua selama bertahun-tahun.

Namun ketika kebijakan ini diterapkan selama 10 tahun lebih (sejak berlaku 2002 silam), malahan tidak memberi harapan berarti bagi Rakyat Bangsa Papua yang sejak lama dipaksa menjadi bagian NKRI selama hampir 50 tahun. Tampak bahwa selama puluhan tahun (sejak 1963), strategi dan pendekatan pembangunan yang dilaksanakan di Tanah Papua lebih banyak di dominasi oleh kebijakan dan pendekatan politik, ketimbang pendekatan-pendekatan kesejahteraan. Kini tidak diragukan lagi bahwa Otonomi Khusus sedang menjadi jalan masuk peminggiran (marginalisasi) hingga pemusnahan etnis (genocide or etnic cleansing) secara sistematis terhadap Rakyat Bangsa Papua yang berkulit hitam dan berambut keriting di Tanahnya sendiri.

Dengan demikian, melalui spirit ‘One People One Soul,’ atau Satu Rakyat Satu Jiwa, yang telah diwariskan para pejuang Papua terdahulu, telah menjadi pendorong utama rekonsiliasi terwujudnya persatuan nasional Rakyat Bangsa Papua untuk melawan ketikadilan dan penindasan. Wujud persatuan itu telah melahirkan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (KNPBP) atau West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL). Proses ini juga telah mendorong rekonsiliasi sejumlah komponen Rakyat Bangsa Papua guna menggalang tercapainya persatuan nasional Papua Barat yang memiliki kesadaran kolektif akan identitas sebagai sebuah bangsa yang berasal dari rumpun Melanesia demi pencapaian cita-cita perjuangan. (Hagana Marxzioni/KPP Garda-P)

Oleh : Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]


Baca Selengkapnya Di : http://opinipapua.blogspot.com 

OTSUS PLUS UNTUK KEPENTINGAN ELIT PAPUA – JAKARTA

Posted by Unknown | | Posted in , , , , , , ,


By Telius Yikwa

“Rakyat  Papua Tidak Mintah Pembangunan Fisik, Tidak Mintah Untuk Disuap, atau apapun dari orang lain, Tetapi Rakyat Papua Mintah Kebebasan”

 Kebijakan pemerintah NKRI terhadap Papua berupa Otonomi khsus, pemekaran provinsi dan kabupaten/kota, UP4B hingga yang baru Otsus plus yang dicetuskan Gubernus Papua Lukas Enembe S,PI sebagai kaki tanganpartai Demokrat yang berkuasa tidak akan memenuhi keinginan rakyat danmeredam gerakan perlawanan rakyat Papua.
Para elit Papua   adalah setiapada partai politik dan sistem yang Menindas. Kaum penindas berpikir bahwa keadilan akan terwujud ketika ada Provinsi, pemekaran kabupaten/kota dan pembangunan fisik seperti Jalan raya, gedung berlatai dsb. 
Serta kesejakteraan rakyat yang terpenuhi akan meredam aksi pelawanan rakyat Papua. Namun pikiran sang penindas itu semuanya menjadi omong kosong belaka. Sebaliknya  semua itu merupakan agenda pemusnaan etnis Melanesiasecara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah pusat di Jakarta dan gula-gula politik, rayuan, dan bujukkan bagi sekelompok elit Papua yang terlibat mendukung  agendanya Jakarta.

     Masalah HAM di Papua, pemerintah Indonesia tidak menyentuh satu kasus pun untuk memberikan rasa keadilan bagi rakyat Papua. Perampasan hak ulayat penduduk setempat dan Sumber daya alam yang tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat, kemudian kekayaan itu dijadikan tawaran politik bagi individu-individu yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Elit Papua yang masuk dalam sistem NKRI yang menindas rakyat Papua yakni DPRD, DPRP,MRP, DAP, DPRI, Bupati dan Gubernur. Mereka adalah elit-elit Papua yang lehernya sudah  diikat oleh pemilik modal besar. Pejabat dan elit-elit Papua tidak peduli rakyat dibunuh, diperkosa, diintimidasi, rakyat ditekan oleh TNI dan POLRI, dihinah bahkan kekayaannya dirampas. Yang penting bagi para Elit-Elit Papau adalah banyak uang dalam saku, naik pesawat, tidur di hotel mewah, minum di bar, bangun rumah mewah, memiliki mobil mewah, Istri yang Sah di Papua dan istri simpanan di seluruh pulau Jawa dan Bali.  Semua itu adalah cara borjuis (elit Papua dan Pemodal) yang membuat otonomi khusus gagal.
    Otsus merupakan tawaran gula-gula politik NKRI, bukan permintaan rakyat, tetapi permitaan kaum borjuis sehingga tidak Mengenai sasaran, bahkan tidak menyentuh Rakyat Papua dan dirampas oleh kaki tangannya sendiri (berputar di lingkaranya sendiri).

     Keinginan rakyat Papua adalah  Berdiri Di Atas Kakinya Sendiri dan keinginan itu tidak rendam dan tidak dipadamkan oleh upaya-upaya yang sudah diuapayakan oleh Jakarta kemudian ditindak lanjuti oleh gubernur baru Lekas Enembe S,IP . Hanya bangsa Papualah yang bangkit  dan memimpin dirinya sendiri walupun pemerintah anggap Papua merdeka adalah hanya mimpi yang tidak mungkin dan tidak akan terwujut. Namun kita ingat kata-kata yang sama perna sampaikan kepada rakyat Tomor Leste, tetapi mimpi itu terwujut, Tomor Leste Bebas dari ngengaman NKRI. Rakta Papua tidak akan pesimis dengan pernyataan-pernyataan itu, karena itu adalah bahasa kolonial untuk mematahkan semangat perjuangan.



      “Keadilan, kesejahterahan, dan kenyamanan akan tercipta di Papua ketika Papua lepas dari NKRI.”
Telius Yikwa, Sekretaris AMP kota Yogayakarta
Sumber : AMP Jogja

BOIKOT PILPRES RI Adalah HAK BANGSA PAPUA

Posted by Unknown | | Posted in , , , , , , ,


Pelaksanaan Pemilihan Presiden Republik Indonesia, tinggal hitungan hari saja, dimana sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, Pilpres Indonesia akan digelar serentak pada tanggal 9-7-2014 mendatang. Dalam pergelaran Pilpres ini sendiri, hanya terdapat dua pasang calon yang diusung oleh masing-masing pastai koalisi, demi memperebutkan kekuasaan sebagai orang nomor satu dan dua di negara ini. Dua pasangan calon yang telah lolos verifikasi KPU inipun mulai menebarkan pesona mereka, dengan memberikan berbagai janji-janji manisnya kepada rakyat, agar rakyat mau memilih dan memenangkan mereka dalam pelaksanaan pilpres, pada tanggal 9 juli mendatang. Janji-janji manis yang diberikan oleh kedua bakal calon ini, tidak hanya mereka berikan kepada rakyat Indonesia di Jawa dan daerah lainnya saja, janji manis dalam kampanyepun diberikan oleh kedua bakal calon kepada rakyat Papua, dengan harapan bisa memperoleh suara yang maksimal dari rakyat Papua. 

Namun nampaknya janji-janji manis yang diberikan kedua bakal calon kepada rakyat Papua, tidak mendapatkan sambutan yang positif dari rakyat Papua, sebab dari pantauan dan hasil pendiskusian dengan beberapa tokoh masyarakat Papua, sebagian besar rakyat Papua lebih bersepakat untuk melakukan Boikot dan tidak ingin terlibat dalam pemilihan Presiden Indonesia. "Untuk apa kita ikut pemilu ? Dorang mau kasih janji yang manis seperti apapun, kami tidak mau ikut memilih, kita lebih baik Boikot saja, dan kita tuntut Papua Merdeka saja, tuan Benny Wenda di Inggris, serta TPN-PB, KNPB dan Organisasi Lain sudah bilang untuk boikot, jadi kita semua akan boikot Pemilu besok", tegas Wene, di Jayapura. 

Melihat rentetan sejarah pemaksaan Papua menjadi bagian dari Indonesia, yang jelas-jelas cacat hukum Internasional, dan penuh dengan kecurangan, serta dengan melihat berbagai macam rentetan penderitaan yang dialami oleh rakyat Papua, hingga saat ini, yang dilakukan oleh Indonesia lewat militer mereka di Papua, maka dengan demikian, Rakyat PAPUA sangat Ber-HAK untuk tidak terlibat dalam Pilres RI, dan Rakyat PAPUA sangat berhak untuk melakukan BOIKOT, demi mencapai tujuan Kemerdekaan Sejati Bagi Bangsa Papua.


Baca Selengkapnya Di : http://opinipapua.blogspot.com

Gema Papua Merdeka Bikin Indonesia Panik

Posted by Unknown | | Posted in , , , , , , , ,

Susilo Bambang Yudhoyono

Jayapura, KNPBnews – Perjuangan Papua Merdeka terus bergema. Penguasa kolonial Indonesia sepertinya sudah tidak sanggup menghalau dengan cara-cara busuknya. Kunjungan SBY ke Fiji hingga operasi intelijen di dunia maya menunjukan kepanikan Indonesia atas gaung Papua Merdeka.

Demikian kesimpulan pembacaan situasi yang dikeluarkan oleh Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Menurut KNPB, kunjungan Presiden SBY ke Fiji kemarin adalah sikap kepanikan Indonesia karena kebenaran yang diperjuangkan oleh bangsa Papua selama ini mulai diperjuangkan secara terbuka oleh Masyarakat dan Gereja-Gereja di Melanesia, Pasifik dan negara-negara lain.

Selain itu, KNPB juga memandang adanya operasi intelijen Indonesia melalui perang opini di dunia maya. Intelijen Indonesia berpura-pura menggunakan identitas nama dan marga orang Papua dan menulis opini-opini yang bertujuan menggiring pikiran pembaca untuk mengambil sikap apatis terhadap perjuangan bangsa Papua.

“Mereka menggunakan situs bebas kompasiana, dan situs -situs tanpa identitas lainnya, lalu mereka sebarkan ke group-group dan pengguna media sosial facebook dan twitter milik orang Papua. Lucunya, mereka berusaha menyampaikan ide-ide kesejahteraan dan pembangunan NKRI sambil menyudutkan perjuangan Papua Merdeka,” tulis KNPB dalam uraiannya

Namun demikian, menurut KNPB, rakyat West Papua tidak akan mudah menelan semua propaganda penjajah secara mentah-mentah. Rakyat West Papua sudah tidak dapat ditipu lagi. Mereka akan memilih mana berita yang benar dan mana berita yang berasal dari Intelijen Indonesia.

Selain operasi intelijen di dunia maya, Pemerintah kolonial Indonesia melalui kaki tangannya, yakni elit-elit birokrat kolonial Indonesia yang dibayar dengan rupiah di Papua, terus menggalang perhatian rakyat West Papua melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat keberpihakan.

Padahal, menurut KNPB, kegiatan-kegiatan itu bermuatan politik penjajahan, yakni agar rakyat lupa diri, dan lupa pada perjuangan. “Melalui Siaran TVRI Papua, Cenderawasih Pos, bahkan melalui Siaran RRI, Indonesia sedang mengambil perhatian orang Papua agar lupa pada perjuangan Papua Merdeka yang terus merambat ke seluruh dunia,”jelas KNPB.

Sementara, Militer Indonesia di Papua sengaja menebar teror, menangkap dan membunuh pejuang Papua Merdeka agar memberi efek jerah terhadap rakyat West Papua yang hendak berjuang demi hak dan martabatnya sebagai manusia.

Juga, menurut KNPB, para intelektual Papua digiring dalam rayuan agenda-agenda kolonial Indonesia seperti Pilkada, Pileg, dan Pilpres. Karakter mereka dirusak dalam konflik-konflik Pilkada, Pileg dan lain-lain. Sementara mereka dibuat lupa bahwa para kolonial dan kapitalis global asik bertransaksi emas di PT. Freeport,

Untuk itu, melalui pembacaan situasi ini, KNPB menyampaikan agar rakyat Papua yang ada di teritori West Papua agar dapat membedakan dan menolak setiap siasat kolonialisme Indonesia. KNPB mengingatkan agar rakyat dapat percaya diri dan tidak takut pada pendiriannya, karena dunia mulai mengerti kebenaran yang diperjuangan oleh orang Papua.

“Indonesia semakin panik karena kebenaran tentang perjuangan bangsa Papua terus dipertentangkan dan didorong melalui proses-proses yang legal dan bermartabat di West Papua maupun di dunia Internasional”, demikian tulis KNPB dalam paragraf penutupnya.

PPC Iklan Blogger Indonesia

"Suara Kaum Tertindas"

Powered by Blogger.

Follow Us On Facebook

I heart FeedBurner

    Blog Archive