Headlines

SERUAN AKSI AMP, Peringati HUT Proklamasi

Posted by Unknown | Friday, June 27, 2014 | Posted in , , , , , , , ,

Setelah wilayah Papua dimasukan secara paksa lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) oleh Indonesia tahun 1969, wilayah Papua dijadikan wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah Papua dengan berbagai operasi sapu bersih terhadap gerakan perlawanan rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua.
Pada 1 Juli 1971 bertempat di Desa Waris, Numbay -  Papua, dekat perbatasan PNG dikumandangkan “Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat” oleh Brigjend Zeth Jafet Rumkorem selaku Presiden Papua Barat. Namun demikian, proklamasi tidak dapat melepaskan Papua dari cengkraman kekejaman dan kebrutalan kekuatan militer Indonesia yang sudah menguasai seluruh wilayah Papua.
Berbagai operasi militer dilancarkan oleh Indonesia untuk menumpas gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua.
Hari ini 1 Juli 2014, tepat 43 Tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat, Indonesia semakin menunjukan watak kolonialisnya terhadap rakyat Papua. Berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi di Papua, hutan dan tanah-tanah adat dijadikan lahan jarahan bagi investasi perusahaan-perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis.
Pembungkaman terhadap ruang demokrasi semakin nyata dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri) dengan melarang adanya kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua didepan umum serta penangkapan disertai penganiayaan terhadap aktivis-aktivis pro kemerdekaan Papua.
Maka, moment 43 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, kami mengajak Kawan-kawan mahasiswa Papua untuk terlibat dalam aksi massa yang akan dilakukan pada ;
Hari/Tanggal : Senin, 1 Juli 2014
Waktu Star     : 09.00-selesai
Titik Kumpul : Asrama Papua Kamasan 1. Jl Kusumanegara No 119 Yk.
Rute Aksi        : Asrama Papua Kamasan 1, Jl. Kusumanegara No 119 Yk - 0 KM.
Bentuk Aksi    : Long March
Tema Aksi       : “HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SOLUSI DEMOKRATIS BAGI RAKYAT PAPUA BARAT”
Demikian seruan aksi ini kami buat, atas perhatian, partisipasi dan dukungan kawan-kawan, kami ucapkan jabat erat.
Salam Pemberontakan!!!
Yogyakart, 27  Juni 2014
Humas Aksi

Abbi Douw 
Sumber : http://ampjogja.blogspot.com

Tentara Revolusi West Papua Menyambut Gembira atas Keputusan MSG

Posted by Unknown | | Posted in , , , , , , ,

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP), dengan ini Secretariat-General TRWP menyatakan:

SALUT DAN HORMAT


kepada seluruh pemimpin negara-negara Melanesia yang telah mengambil langkah-langkah konkrit seagai tanggapan dan tindak-lanjut dari laparan West Papua Natinal Coalition for Liberation (WPNCL) untuk menadi anggota MSG mewakili bangsa Papua.
Persoalan kita orang Melanesia saa tini ialah pendudukan NKRI di Tanah Papua.
Untuk itu para pemimpin negara-negara Melanesia telah mengambil langkah berani dan bersejarah dalam menanggapi isu West Papua secara resmi di forum MSG. Para pemimpin negara-negara Melanesia telah mengambil langkah berani mengagendakan dan membicarakan, selanjutnya menindak-lanjuti keputusan MSG untuk datang ke Tanah Papua dan melihat langsung kondisi dan realitas kehidupan orang Melanesia di atas tanah leluhurnya, di mana di bagian Timur orang Papua hidup bebas, merdeka dan damai, sementara di bagian barat pulau dan bangsa yang sama hidup dalam pendudukan, penjajahan, intimidasi dan teror dan nasib jaminan keselamatan hidup yang tidak pasti.
Kalian telah saksikan dan ambil kesimpulan sendiri mengapa semua Menteri Luar Negeri Melanesia diterbangkan ke Tanah Papua pada malam-malam hari dan tiba pagi-pagi buta, diperlakukan selayaknya penjahat perang atau teroris. Kalian paham mengapa orang Papua asli dan masyarakat di pasar atau jalanan pun kalian sulit temui. Itu orang-orang kalian sendiri, tetapi kalian dilarang untuk saling sapa dan tegur. Kalian tinggalkan pulau New Guinea ratusn-ribu tahun lalu dan baru pertama-kali mendapatkan kesempatan datang lihat tanah-leluhur kalian sendiri, tetapi diperlakukan seperti orang pencuri, diangkut seperti penjahat, dijaga seperti kami yang pencuri dan meraka yang tuan rumah di sini.
Tetapi itu semua kalian telan mentah-mentah. Kami tahu, walaupun kalian dongkol dan jiwa kalian berteriak merontak, kalian bertahan, menahan emosi dan air mata. Itu pasti dan jelas.
Kami salut, kami bangga, kalian politisi yang dapat kami andalkan untuk memainkan peran di wilayah kami dalam menyelesaikan berbagai persoalan di kawasan ini.
Komunike yang kalian keluarkan sama-sekali tidak menunjukkan suasana hati, suara bathin kalian yang sesungguhnya, akan tetapi kami maklum dan akui semuanya bernuansa dalam rangka menyelamatkan saudara-saudara kalian, kami orang Melanesia yang ada di baigan barat Pulau New Guinea ini.
Walaupun kami telah lama berdoa dan mengharapkan langkah drastis diambil oleh para pemimpin Melanesia sekalian, tetapi terbukti sekarang bahwa hal itu secara real-politik merupakan harapan muluk-muluk yang tidak sesuai kondisi lapangan hati dan batin para pempimpin sekalian.
Telah tepat dikatakan oleh Perdana Menteri PNG menjelang kunjungan para Menlu Melanesia ke Tanah Papua dan setelah bertemu dengan Presiden kolonial Indoensia di Jakarta, bahwa politik Melanesia sekarang ini haruslah diawali dengan "politics of engagement". Dan politik itu kami dari rimbaraya New Guinea mendukung sepenuhnya, walaupun kami sendiri tidak terlibat dalam "engagement" dimaksud.
Organisasi sayap politik perjuangan Papua Medeka, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan terlibat langsung memonitor dan menindak-lanjuti keputusan-keputusan yang telah diambil, sebagai "Keputusan orang Melanesia menyikapi pendudukan Melayu-nesia di atas Tanah Papua" Dalam semboyan "Melanesian-hood" dan Melanesian Solidarity, kami memandang keputusan para pemimpin negara-negara Melanesia yang sudah merdeka ialah keputusan kami juga, karena kani sebagai satu ras dan satu umat manusia di dunia ini mengalami pengalaman penjajahan dan penderitaan yang sama bersama kami di Tanah Papua.
Penjajahan yang terjadi atas Tanah dan Bangsa Papua ialah penajajah oleh orang Melayu terhadap orang Melanesia, bukan sebatas orang Papua saja. Ini wujud kolonialisme yang nyata dan harus dihapuskan dari peta politik Bumi. Untuk itu langkah-langkah yang telah disepakati lewat Komunike bersama yang telah dikeluarkan menyangkut West Papua kami sambut gembira dengan dengan ucapan terimakasih kepada Tuhan Pencipta dan Pelindung Kami, Yesus Kristus sebagai Panglima Tertinggi Revolusi Melanesia yang dipimpin General TRWP Mathias Wenda di Markas Pusat Pertanahan Tentara Revolusi West Papua.
Kami menyampaikan Selamat dan Sukses kepada Teman-Teman kami dari Kanaky, di mana sebagian besar kemenangan telah diraih  dan kini tinggal tunggu tanggal jajak pendapat untuk menentukan nasib sendiri. Teman-teman kalian di Tanah Papua bagian Barat juga sedang berjuang dengan segala kekurangan dan kelemahan. Kami tetap berjuang mengikuti ketukan palu dengan dirigen paduan suara yang kini dipimpin Papua New Gunea, saudara sekandung, seibu-sebapak, sepulau, setanah, setanah air kami. Kami percaya sejelek apapun saudara, engkau tetap saudara, kami tetap saudara, dan ke-Papua-an itu tidak akan punah dari planet Bumi hanya karena penjajahan NKRI, hanya karena pendudukan kekuasaan imperialis asing. Kami percaya kekuatan itu pula akan membebaskan kita semua orang Papua di pulau New Guinea dan orang Melanesia sekaligus dari pengaruh imperialisme dan kolonialisme.
Pada saat kekuatan imperialisme dan kolonialisme keluar dari Tanah Papua, maka pada waktu itulah "Melanesia" yang sebenarnya akan nampak, Melanesia yang utuh akan kelihatan, Melanesia yang sejati akan bersuara di pentas politik regional dan global. Sebelum itu, mari kita bekerja keras mengusir penjajahan NKRI dari tanah air dan tanah leluhur kita.
Dalam nama nenek-moyang dan leluhur bangsa Papua ras Melanesia, atas nama para pahlawan perjaungan Papua Merdeka yang telah gugur di medan pertemuran dan perjuangan, atas nama orang tua dan anak-anak, lelaki dan perempuan Papua, atas nama tumbuhan dan hewan, benda alam di atas udara, tanah dan air, sekaligus anak-cucu yang akan lahir dair Sorong sampai Samarai, dari Dili Timor Leste sampai Nadi, Fiji, yaitu atas nama Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tokor Revolusionar semesta alam sepanjang masa.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada tanggal: 28 Juni 2018
===================================
Seretary-General,



Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.001076.

Hasil KTT Khusus Pemimpin MSG 2014 di Port Moresby, PNG

Posted by Unknown | | Posted in , , , , ,


Keputusan Pemimpin MSG tentang Lamaran WPNCL dan Isu-Isu Melanesia Lainnya

Hasil KTT Khusus Pemimpin MSG
Tempat Parlemen Nasional,Port Moresby, Papua Nugini


Keputusan Pemimpin MSG

  1. Para Pemimpin Khusus Summit diselenggarakan di Port Moresby, Papua Nugini (PNG) pada 26 Juni 2014. Peresmian KTT diadakan pada tanggal 25 Juni 2014 pada Function Room Negara di Parlemen Nasional dan termasuk tarian tradisional sebagai upacara penyambutan dari oleh Grup Tarian Oro dan dari Provinsi Southern Highlands, PNG. Pemimpin kemudian mengadakan Retreat di Airways Hotel pada pagi hari 26 Juni 2014 diikuti Pleno di Ruang Konferensi B2 Parlemen Nasional pada sore hari 26 Juni 2014. Upacara penutupan diadakan di Airways Hotel yang malam yang sama.
  2. KTT dipimpin oleh Juru Bicara Front Pembebasan de Nationale Kanak Socialiste (FLNKS), Mr Victor Tutugoro. Pemimpin MSG yang hadir termasuk Perdana Menteri Papua Nugini, Hon. Peter O'Neill, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon. Gordon Darcy Lilo, Perdana Menteri Vanuatu, Hon. Joe Natuman. Summit mencatat permintaan maaf dari Perdana Menteri Fiji, Laksamana Josaia Voreqe Bainimarama karena tidak bisa hadir.
  3. Pada Retreat, para pemimpin mempertimbangkan dan mengambil keputusan menyangkut isu-isu kunci disampaikan oleh Rapat MSG Menteri Luar Negeri (FMM) dan isu-isu lain dalam Agenda mereka. Keputusan-keputusan kunci dari Pemimpin dirangkum di bawah ini.

I. LAPORAN PERTEMUAN PARA MENTERI LUAR NEGERI (FMM)

4. Pemimpin terimakasih atas keberhasilan Ketua FMM Mme Caroline Machoro-Reignier yang memberikan laporan FMM yang digelar di Airways Hotel pada 25-26 Juni 2014. Pemimpin telah mempertimbangkan dan mengadopsi keputusan kunci berikut seperti sebagaimana telah direkomendasikan oleh FMM.

a) Isu Politik

5. Pemimpin mempertimbangkan isu-isu politik dalam Laporan FMM dan mengadopsi keputusan penting berikut ini.

Permohonan Keanggotaan

6. Pemimpin mencatat bahwa menyusul roadmap dalam kaitannya dengan lamaran oleh West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk keanggotaan pada Juni 2013 pada KTT Pemimpin MSG ke-19, sebuah misi Kementerian dipimpin oleh Ratu Inoke Kubuabola, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Fiji telah mengunjunji Indonesia dari 11-15 Januari 2014 untuk mendapatkan informasi dan melakukan asesmen menyangkut lamaran yang diajukan WPNCL.
7. Para pemimpin berterimakasih kepada Ministerial Mission atas laporan yang telah disampiakan dan lebih lanjut mencatat bahwa Vanuatu tidak terlibat dalam misi dimaksud karnea Vanuatu berpandangan bahwa program Misi ini tidak memberikan kesempatan memperoleh informasi yang kredibel dan penuh sesuai dengan mandate MSG.

Keputusan


8 Pemimpin:
(i) Mencatat dan menerima isi dari Laporan Ministerial Mission;
(ii) Setuju untuk mengundang semua kelompok untuk untuk membentuk sebuah wadah inklusiv dan paying yang menyatukan kelompok dengan berkonsultasi dengan Indonesia agar bekerja untuk menyampaikan lamaran yang baru;
(iii) Menyambut dan mencatat kemajuan yang terjadi dalam otonomi yang lebih luas di Papua dan pengumuman baru-baru ini dari Presiden untuk menarik militer dari West Papua;
(iv) Mensahkan bahwa MSG dan Indonesia mengambil pendekatan yang lebih proaktiv dalam isu West Papua dan Papua dengan mengambil inisiativ untuk melakukan kesadaran yang lebih luas terkait sistusi di provinsi Papua dan Papua Barat dalam kaitannya dengan pengaturan Otonomi Khusus dan bagaimana kebijakan ini telah memberikan kontribusi positive kepada Pemerintahan oleh penduduk lokal;
(v) Mensahkan bahwa MSG meneruskan dialogu dengan Indonesia dan isu Papua Barat dan Papua dan mendorong dan mendukung pemebntukan kerjasama bilateral dengan Indonesia dengan focus khusus kepada pembangunan ekonomi dan pemberdayaan orang di provinsi Papua dan Papua Barat;
(vi) Mensahkan bahwa Anggota MSG dan Indonesia mempertimbangkan penyelenggaraan Pertemuan Reguler antar Menteri dan Para Pejbata untuk membahsa (iv) dan (v);
(vii) Mensahkan bahwa MSG dalam konsultasi dengan Inodnesia bekerja bersama dalam membahas kebutuhan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
(viii) Mensahkan bahwa MSG mendorong penguatan dan partisipasi orang Melanesia di Indonesia dalam kegiatan-kegaitan dan program MSG; dan
(ix) Mensahkan bahwa MSG terus mendukung dan mendoroong tingkat keterlibatan orang Melanesia dalam posisi executive, menejemen dan control dalam dunia usaha sepeti Bank Papua dan pada tingkat politik.


b) Isu Ekonomi

10. Pemimpin mensahkan hasil dari pertemuan teknis industri penerbangan antar negara anggota MSG untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu sektoral penerbangan yang akan disajikan pada satu dari MSG Transport Ministers Meeting yang akan diselenggarakan pada waktu yang tepat.

d) Seni dan Budaya


11. Pemimpin mempertimbangkan Laporan FMM on Seni dan Budaya isu dan mengadopsi keputusan kunci berikut ini.
12. Pemimpin mencatat bahwa Kepulauan Solomon akan menjadi tuan rumah Melanesia Festival Seni dan Budaya pada tahun 2018.
13. Pemimpin mengendors resolusi revisi Simposium Kebudayaan yang diselenggarakan selama Festival Seni dan Buaya keempat tahun 2010 di Kaledonia Baru.
14. Pemimpin setuju agar para anggota mempertimbangkan bekerja bersama menuju bahasa Resmi masyarakat Melanesia.
15. Pemimpin mendesak anggota untuk menyelesaikan ratifikasi Perjanjian tentang Pengetahuan Tradisional & Ekspresi Budaya sebelum akhir 2014.
d) Isu-Isu Regional dan Organisasi
MSG sebagai Calon untuk Posisi sebagai Sekretaris Jenderal (SG) Pasicif Islands Form (PIF)
16. Pemimpin mencatat bahwa posisi Sekretaris Jenderal Forum Sekretariat Kepulauan Pasifik (PIFs) akan menadi lowong pada bulan September 2014 dan sepakat bahwa Perdana Menteri PNG dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon membahas masalah ini secara bilateral terkait pengajuan satu kandidat dari antara calon yang mereka miliki masing-masing.


Direktur Jenderal Sekretariat MSG
17. Pemimpin mendukung pengangkatan kembali Direktur Jenderal (Dirjen) untuk masa jabatan berikutnya atas tugas ini akan dievaluasi dalam waktu dua belas bulan ke depan. Pemimpin selanjutnya mengarahkan Sekretariat untuk menyelesaikan review proses pengangkatan dan pengangkatan kembali untuk DG agar kemudian dipertimbangkan oleh Pemimpin di KTT berikutnya.

II. UPDATE PEMILIHAN UMUM IN NEW CALEDONIA DAN KEPULAUAN SOLOMON

a) Kaledonia Baru


18. Para pemimpin menerima update dari FLNKS dari menyangkut Pemilukada baru-baru ini yang diselenggarakan 11 Mei 2014 di Kaledonia Baru dan mencatat bahwa proses ini mendandai era baru bagi masyrarakat FLNKS dalam hal menyelesaikan tahap akhir dari Noumea Accord dan persiapan untuk referendum penentuan nasib sendiri. Dan meskipun FLNKS belum mencapai angka yang diperlukan dalam Kongres Kaledonia Baru untuk mengamankan mayoritas 3/5 suara untuk mengambankan kemenangan dalam referendum diharapkan antara tahun 2014 dan 2018, Pilkadan ini telah membantu mengubah lanskap politik dan memperoleh dukungan dalam pentahapan terakhir transfer kekuasaan dari Perancis.
19. Pemimpin mencatat bahwa solidaritas FLNKS selama Pilkada tidak pernah sekuat seperti yang telah mereka ditunjukkan dengan kemampuan mereka mengumpulkan 7 anggota terpilih di Provinsi Selatan di bawah bendera FLNKS yang menghasilkan kinerja yang tinggi dengan calon yang telah sukses yang tidak begitu terlihat sejak Pilkada Provinsi 1999. Bagi FLNKS, kinerja ini merupakan suatu pertanda baik untuk negosiasi yang menantang dalam tahapan akhir dari Noumea Accord dan menjelang referendum penentuan nasib sendiri.

Keputusan

20. Pemimpin menyampaikan apresiasi untuk laporan Ketua MSG dan Juru Bicara mengyangkut hasil Pilkada bulan lalu dan menegaskan kembali komitmen mereka kepada FLNKS berdasarkan Deklarasi Noumea yang telah ditandatangani pada bulan Juni 2013.

b) Kepulauan Solomon


. 21 Pemimpin menganggap presentasi Perdana Menteri Kepulauan Solomon tentang persiapan mereka untuk Pemilu 2014 yang meliputi:
i. Tahap 2 dari sistem pendaftaran biometrik (BVR);
ii. Finalisasi pendaftaran pemilih antara 7-30 September 2014;
iii. Pemilihan akan diselenggarakan pada kuartal terakhir 2014.
22. Pemimpin mencatat bahwa sistem BVR telah memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pendaftaran pemilih di Kepulauan Solomon.

Keputusan

23. Pemimpin menyampaikan penghargaan kepada Perdana Menteri untuk update pada persiapan mereka untuk pemilihan nasional 2014.

III. BANTUAN EKONOMI UNTUK NEGARA-NEGARA MSG

24. Pemimpin sedalam-dalamnya mengakui tawaran bantuan ekonomi, keuangan dan teknis oleh Perdana Menteri PNG kepada seluruh anggota MSG termasuk peluang untuk mobilitas tenaga kerja, investasi dan pendidikan.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

25. Ketua berterima kasih semua pemimpin atas dukungan dan kontribusi selama KTT Khusus Pemimpin. Pemimpin juga berterima-kasih kepada Ketua Kepemimpinan selama KTT Khusus dan juga menyampaikan apresiasinya yang mendalam kepada Pemerintah dan rakyat Papua Nugini untuk menjadi tuan rumah yang sukses bagi KTT pada 2014 dan pertemuan-pertemuan terkait lainnya. Mereka juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan mereka untuk keramahtamahan yang hangat disampaikan kepada semua pemimpin dan delegasi.

V) TANGGAL DAN TEMPAT YANG BERIKUTNYA UNTUK PERTEMUAN SUMMIT

26. Pemimpin sepakat untuk bertemu di Kepulauan Solomon pada tahun 2015 pada tanggal dan venue yang akan ditentukan di kemudian hari.
-------------------------------------------------- ---------
Mr Victor Tutugoro
Ketua MSG dan
Juru Bicara
Front de Libรฉration Nationale Kanak Socialiste (FLNKS)
-------------------------------------------------- --------
Peter O'Neill CMG MP
Perdana Menteri
Negara Independen Papua Nugini
-------------------------------------------------- ----
Joe Natuman MP
Perdana Menteri
Republik Vanuatu
-------------------------------------------------- ----
Gordon Darcy Lilo MP
Perdana Menteri

Kepulauan Solomon

Teks Proklamasi Kemerdekaan West PAPUA

Posted by Unknown | | Posted in , , ,

Setelah mendeklarasikan kemerdekaan West PAPUA, pada tanggal 1 Desember 1961, di Hollandia (Jayapura), bangsa Papua dibawah kepemimpinan Bigadier Generaal. Seth J. Rumkorem, membacakan proklamasi Kemerdekaan West Papua, pada tanggal 1 Juli 1971, bertempat di Victoria, Distrik Waris, Hollandia (Perbatasan West Papua - PNG ), yang saat ini dijadikan sebagai markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP).

Meskipun dibawa tekanan, teror dan intimidasi militer Indonesia saat itu, yang terus-menerus mengejar dan membunuh para pejuang kemerdekaan West Papua, namun Bigadier Generaal. Seth J. Rumkorem, bersama pasukannya berhasil membacakan teks proklamasi kemerdekaan West Papua, meski dalam keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan.

Berikut Teks PROKLAMASI yang dibacakan pada tanggal 1 Juli 1971





Sumber : http://opinipapua.blogspot.com


UUD 1945 Hanyalah Sebuah Khiasan dan Pelengkap Bagi Kemerdekaan Indonesia

Posted by Unknown | Thursday, June 26, 2014 | Posted in , , ,


"Kemerdekaan Ialah HAK Segalah Bangsa !", kalimat tersebut merupakan penggalan kalimat yang dikutip dari alenia pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang juga merupakan Konstitusi  dari Negara Indonesia, dan jika diteruskan, dalam pembukaan UUD 1945, tertera penggalan kalimat yang menyatakan bahwa "Penjajahan Diatas Dunia Harus Dihapuskan !". Namun dua penggalan kalimat yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 pada alenia pertama ini, kelihatannya hanyalah sebuah khiasan belaka, yang dituangkan didalam pembukaan UUD 1945, untuk mempercantik isi teks UUD 1945 itu sendiri.

Sebagai Konstitusi dari negara, maka sudah selayaknya dan sangat diharuskan kepada seluruh jajaran pemerintah yang berkuasan di Indonesia untuk dapat menjalankan semua amanah yang tertera dalam UUD 1945, sebab jika tidak demikian, maka keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara sangat patut untuk dipertanyakan, sebab, dengan tidak menjalankan apa yang tertera dalam UUD 1945, maka sangat jelas bahwa, Indonesia telah meruntuhkan pondasi rumah mereka sendiri.

Meskipun demikian, namun nampaknya keberadaan UUD 1945 sebagai konstitusi dan dasar dari berdirinya negara, tidak lagi dianggap penting bagi para penguasa (Pemerintah) di Indonesia. Bagi mereka, UUD 1945 hanyalah sebuah khiasan ataupun simbolisasi untuk memenuhi syarat kelengkapan negara, agar dapat diakui Internasional, sebagai negara yang merdeka. Selain itu, bagi para penguasa di negara ini, UUD 1945 merupakan senjata ampuh yang selalu mereka gunakan, demi menindas dan merampas HAK-HAK Rakyat, dengan mengandalkan kekuatan Militer.

Konstitusi Indonesia (UUD 1945) selalu digunakan sebagai jembatan atau alat bagi para penguasa dan pemodal, untuk terus menerus merampas hak-hak rakyat kecil, demi memenuhi ambisi mereka, sehingga keberadaan dan keberpihakan amanah konstitusi sangat patut untuk dipertanyakan.

Meskipun didalam pasal-pasal yang terdapat didalam UUD 1945, tertapat berbagai pasal-pasal yang sesungguhnya memihak kepada rakyat kecil, namun kelihatannya pasal-pasal tersebut hanyalah penghias saja, sehingga tidak pernah betul-betul berpihak kepada rakyat kecil.

Kondisi keberadaan UUD 1945, menjadi sangat miris ketika dihubungkan dengan perjuangan rakyat Papua yang hingga saat ini menuntut kebebasan Hak-Hak mereka sebagai sebuah Bangsa yang berhak untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri. dimana didalam Konstitusi yang merupakan dasar negara Indonesia sesungguhnya telah menjamin kemerdekaan bagi setiap bangsa di muka bumi, namun nyatanya pernyataan yang diungkapkan di dalam pembukaan UUD 1945 ini hanyalah omong kosong belaka, sebab apa yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 itu tidak mampu untuk mereka buktikan, dengan memberikan kebebasan kepada Rakyat Papua untuk MERDEKA sebagai sebuh negara.

 Dengan melihat berbagai kenyataan yang terjadi, maka keberadaan UUD 1945 yang juga sebagai Konstitusi Indonesia, dapat dikatakan sebagai sebuah hiasan dan pelengkap yang dibuat oleh para pendiri negara Indonesia demi mendapatkan pengakuan Internasional, sebagai sebuah negara yang berdiri atas konstitusi.

Ali joins fight

Posted by Unknown | Monday, June 23, 2014 | Posted in , , , , , ,

Fiji Women's Crisis Centre co-ordinator Shamima Ali, front, and other staff members with placards in Suva yesterday. They claim they were asked to remove the placards. Picture: JONACANI LALAKOBAU
ONE of the region's leading human rights activists, Shamima Ali, has called on Pacific Islanders to make a stand with their West Papuan brothers and sisters.

The Fiji Women's Crisis Centre executive director Shamima Ali joined a chorus of voices around the world by displaying posters to free the women and men whose rights have allegedly been violated by Indonesia.
Ms Ali said it was important to raise the seriousness of the matter. Her bid to raise this awareness and stand by the West Papuans seemed to have rubbed some members of the public the wrong way and Ms Ali claimed she was issued a directive by police to remove the posters.
Yesterday, Indonesian Embassy third secretary Berlian Epriliyana said they would release an official statement on the issue today.
Police chief operations officer ACP Rusiate Tudravu also said he would prefer not to make a comment on the issue.
"We put this up because we are a human rights-based organisation and we are also the chair for the NGO Coalition on Human Rights for Fiji and the Pacific and we have received quite disturbing reports about human rights abuses in West Papua from our contacts," Ms Ali said.
"Especially against women and young children and as part of the campaigns, this is why we felt we should put down something like this as part of the campaign on human rights."

Sumber : http://www.fijitimes.com

Partai SODELPA Fiji Dukung Pembebasan West Papua

Posted by Unknown | | Posted in , , , , ,

Ro Teimumu
Fiji, KNPBnews – Paska kunjungan Presiden Indonesia ke Fiji, Partai politik SODELPA (Social Democratic Liberal Party) di Fiji menyatakan pembebasan West Papua dari pendudukan Indonesia akan menjadi salah satu kunci penting dari Manifesto SODELPA yang akan dirilis bulan depan. 
Seperti yang dikutip harian Fijitimes, pemimpin Partai itu, Ro Teimumu Kepa menyampaikan pesan kepada rakyat West Papua bahwa perjuangan mereka bukan perjuangan yang terlupakan.
“Pesan SODELPA terhadap rakyat tertindas West Papua bahwa: Anda tidak sendirian. Dukungan sedang bertumbuh untuk persoalan Anda. Kami bersama dengan Anda, “kata RO Teimumu kemarin, Minggu (22/6) di Fiji.
Menurutnya, Presiden SBY tidak mengangkat masalah West Papua secara terbuka di pertemuan PIDF kemarin. “Tapi dia dilaporkan tidak mengangkat isu West Papua secara terbuka di forum, meskipun dikutip di Indonesia bahwa ia bermaksud untuk melakukannya,” kata Ro Teimumu.
“Kami melihat penampilan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada Forum Pembangunan Kepulauan Pasifik (PIDF) di Nadi sebagai diplomatik dan politik ofensif sebagian terkait dengan Papua Barat,” kata Ro Teimumu.
“”Tujuannya adalah untuk menjaga sebanyak mungkin pemimpin Pasifik agar berada dalam kebijakan Indonesia atas West Papua dan untuk melawan meningkatnya tekanan internasional dan regional dalam mendukung West Papua.” Kata Ro Teimumu.
Sementara itu, Radio New Zealand hari ini, Senin (23/6) menyiarkan bahwa aktivis dari Konferensi Gereja-Gereja Pisific yang melakukan kegiatan dukungan untuk West Papua dipantau dan diikuti oleh Polisi Fiji saat kedatangan SBY kemarin.

Seruan KNPB Pusat: Boikot Pemilu Presiden RI 2014

Posted by Unknown | Sunday, June 22, 2014 | Posted in , , , , , , , ,

Aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Foto: Ist.

Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat Serukan Kepada Orang Asli Papua Untuk Boikot Pemilu Presiden Indonesia 9 Juli 2014 Secara Damai, Bermartabat dan Demokrasi


KNPB serukan kepada seluruh Orang Asli Papua Barat di wilayah teritori Sorong sampai Merauke dan dimana pun Anda berada bahwa apapun alasannya segera melakukan boikot Pemilu Presiden Indonesia, pada tanggal 09 Juli 2014 dengan cara-cara yang damai, bermartabat dan demokratis serta menggelar pesta demokrasi hak penentuan nasib sendiri bagi bagi rakyat bangsa Papua Barat (self determination) melalui referendum sesuai prinsip Hukum internasional standar-standar Hak Asasi Manusia dan piagam PBB dijadikan sebagai solusi mutlak.

Tidak ada alasan lain untuk Rakyat Bangsa Papua Barat ikut terlibat dalam pesta demokrasi Pilpres indonesia, 09 Juli 2014 mendatang. Indonesia sebagai anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) harus menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan harus taat kepada mekanisme internasional, namun realitanya menyimpang dan mengingkari semua perjanjian internasional untuk hak penentuan Nasib Rakyat Bangsa Papua Barat pada Tahun 1969.

Oleh karena itu, Rakyat Bangsa Papua Barat tak perlu terlibat dalam Pilpres 09 Juli 2014. Indonesia sebagai anggota PBB juga kewajiban untuk melindungi Hak Asasi warganya, maka rakyat Papua Barat tak perlu takut. Tak ada alasan lain untuk takut, Papua Barat memberikan hak politik bagi Rakyat Papua. Pemilihan Kepala NKRI sesungguhnya bukan Presiden Negara Papua Barat, kemudian suku bangsa lain adat istiadat lain ras lain rumpun pun lain dengan kami, Orang Asli Papua (NKRI Negara Lain).

KNPB serukan kepada seluruh Rakyat Bangsa Papua Barat khususnya kepada masyarakat sipil dari Sorong sampai Merauke untuk melakukan Boikot Pemilu Presiden, 09 Juli 2014 dengan cara-cara yang damai, bermartabat dan demokratis.

Perjuangan kebenaran sejati Rakyat Papua Barat akan selalu abadi bersama kita.

Demikian seruan KNPB dan atas perhatian rakyat Bangsa Papua kami sampaikan banyak terima kasih.


Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat

Agus Kosay           Basoka Logo
 Ketua I            Juru Bicara

Dialog Tidak Menyelesaikan Persoalan Papua

Posted by Unknown | | Posted in , , , , , , , , , ,


Oleh : 

Rinto Kogoya 

“Tulisan ini untuk mempertegas sikap Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] yang menolak adanya gagasan untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan jalan Dialog, sehingga dasar kita menolak memiliki alasan yang logis dan rasional”

Saya lansung saja menguraikan kenapa secara organisasi, AMP dengan tegas menolak gagasan Dialog yang sedang didorong oleh Jaringan Damai Papua (JDP) maupun yang akhirnya diikuti oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe yang juga mengharapkan adanya dialog dengan pemerintah Pusat. Tapi menurut Lukas, kata dialog sebaiknya diubah dengan kata yang lebih halus.

Pertama, kenapa AMP menolak gagasan dialog yang didorong oleh Jaringan Damai Papua (JDP) dibawah kordinator Pater DR. Neles Tebay, Pr. Gagasan dialog ini muncul setelah sekian lama rakyat Papua berjuang untuk menuntut Kemerdekaan. Dan dianggap sebagai salah satu solusi penyelesaian persoalan Papua. Selain solusi demokratis lain yang diperjuangkan oleh organisasi-organisasi perlawanan di Papua seperti Hak Menentukan Nasib Sendiri melalui mekanisme Referendum dan Pengakuan Kedaulatan oleh Indonesia.

Menurut JDP, konflik di Papua yang berkepanjangan disebabkan karena beberapa faktor  persoalan mendasar, diantaranya; Sejarah Politik Papua yang Belum Tuntas tentang PEPERA 1969, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Ketidakadilan Pembangun dan Marginalisasi. Berbeda dengan AMP yang melihat persoalan mendasar di Papua karena adanya ; Kolonialisme Indonesia, Imperialisme dan Militerisme. Tentu berbeda pula solusi yang diperjuangkan bagi penyelesaian persoalan Papua.

Menurut kami, apa yang dikemukan oleh JDP merupakan sebuah tesis atau disertasi doktoral yang coba dijadikan panduan penyelesaian persoalan, bukan merupakan sebuah hasil analisa yang tajam dan mendalam tentang Papua. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan JDP dalam melihat sejarah Papua hanya berpijak dari pelaksanaan PEPERA 1969 dan tidak secara menyeluruh dari tahun 1960an awal atau pertengahan atau tahun-tahun sebelumnya dimana proses awal Identitas Nasional Bangsa Papua itu lahir.

Selain sejarah politik Papua, pelanggaran HAM menjadi fokus persoalan bagi JDP. Sehingga persoalan HAM harus menjadi satu bagian yang didialogkan. Sebenarnya apa yang diharapkan oleh JDP? Untuk memperjuangkan HAM rakyat Papua? Saya ajukan satu pertanyaan, sudah berapa banyak para pelaku pelanggar HAM yang diadili oleh Pengadilan Indonesia dan hasilnya benar-benar memberikan rasa keadilan untuk rakyat Papua? Apalagi bagi Indonesia, mereka yang melakukan pelangaran HAM dianggap “Pahlawan”. Semua pengadilan terhadap pelaku pelanggar HAM di Papua hanya formalitas belaka diatas meja sidang, untuk menunjukan kalau Indonesai menghargai HAM rakyat Papua. Menurut kami, pelanggaran HAM merupakan efek dari sebuah pendudukan atau penjajahan yang dilakukan oleh Indonesia untuk mempertahankan hegemoninya atas Papua. Sehingga, untuk menghentikan terjadinya pelanggaran HAM, rakyat Papua harus hidup merdeka dan bebas dari dari sebuah penjajahan yang sedang dilakukan oleh Indonesia.

Dua soal lain yaitu ketidakadilan pembangunan dan marjinalisasi juga menjadi fokus JDP dalam konsep dialog yang ditawarkan. Kembali kami pertegas, bahwa kolonial akan selalu mendominasi wilayah yang dikoloni baik secara ekonomi politik maupun sosial kebudayaan. Kolonial selalu menghambat laju perkembangan kemajuan disemua aspek kehidupan rakyat di wilayah yang dikoloni. Mengharapkan adanya kemajuan dalam pembangunan dan rakyat Papua tidak termarjinalkan adalah mengharapkan sesuatu yang mustahil. 

Sehingga kembali ke penafsiran masing-masing, yaitu Papua itu bagian dari Indonesai atau wilayah yang dikoloni atau dijajah oleh Indonesia? Jika Papua bagian dari Indonesia, dan mengharapkan adanya perbaikan kesejahteraan, maka yang harus diperjuangkan adalah transformasi industri manufaktur kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) rakyat yang berpusat diwilayah lain di Indonesia seperti Jawa, Sumatera dan Sulawesi ke Papua. Lahir pertanyaan baru, apa hal itu mau dilakukan oleh Indonesia terutama kaum pemilik modalnya? Jelas itu sesuatu yang mustahil karena industri selalu membutuhkan pasar dan tenaga kerja, dan Papua bukan pasar yang menguntungkan dari sisi jumlah penduduk yang ada saat ini dibanding daerah lain di Indonesia apalagi kesediaan tenaga kerja.

Penjelasan diatas terkait konsep dialog yang ditawarkan oleh JDP yang dengan tegas ditolak oleh AMP. Selain penolakan atas konsep dialog, tidak adanya kesepahaman bersama antar organisasi perlawanan di Papua yang pro dialog dan kontra dialog akan menjadi bumerang bagi rakyat Papua. Bagaiman dengan sayap militer gerakan Kemerdekaan Papua TPN-PB yang dengan tegas menolak bentuk-bentuk kompromi seperti dialog? Saya kira Tim 100 pada tahun 1999 juga telah melakukan tahapan dialog dengan Indonesia, menghasilkan OTSUS yang oleh Indonesia dianggap sebagai solusi dan tidak bagi rakyat Papua yang menghendaki Kemerdekaan.

Kedua, kenapa AMP menolak dengan tegas gagasan dialog yang diusung oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe? Dari apa yang diutarakan oleh Lukas Enembe bahwa bukan kata dialog tapi diubah dengan kata yang lebih halus, maksudnya? Dan dialog yang dilakukan berkaitan dengan kesejahteraan. Hal ini menandakan bahwa Lukas ingin hadir sebagai sosok “Pahlawan Kesiangan” bagi rakyat Papua. Selain itu, menunjukan kalau Lukas tidak memahami mekanisme dalam birokrasi yang ia pimpin. Apa tidak ada cara lain untuk mengurus masalah kesejahteraan rakyat Papua? Seperti ; rapat konsultasi atau rapat kerja atau dengan kata yang lebih halus “diskusi” dengan birokrasi diatasnya yaitu pemerintah pusat untuk membahas bagaimana mengatasi masalah kesejahteraan di Papua.

Menurut kami, ada tidaknya dialog antara pemerintah provinsi Papua dan pemerintah pusat tidak akan mengubah eskalasi perlawanan rakyat di Papua. Karena, baik pemerintah provinsi Papua maupun pemerintah pusat adalah satu rangkaian birokrasi yang saat ini sedang menjajah Papua. 

Saya merasa penting untuk menjelaskan bagaimana kolonialisme Indonesia tetap berlangsung dan terjadi di Papua. Kolonialisme adalah “kebijakan dan praktek kekuatan dalam memperluas kontrol atas masyarakat lemah atau daerah”. Kolonialisme selalu memiliki sifat yang arogan dan ekspansionis. Tujuan utama kolonialisme adalah menguras sumber kekayaan, sedangkan kesejahteraan dan pendidikan rakyat daerah koloni, tidak diutamakan. Dari pengertian dan tujuannya jelas bahwa Papua sedang di jajah oleh Indonesia. Kolonialisme Indonesia berlangsung di Papua melalui mesin birokrasi, sistem politik yaitu pemilu dan penempatan militer (TNI-Polri). Birokrasi yang ada di Papua saat ini merupakan perpanjangan tangan atau pelaksana dari birokrasi pemerintah penjajah Indonesia. Birokrasi dan sistem politik seperti pemilu tujuannya untuk memperkuat legitimasi kekuasaan politik Indonesia atas Papua. Sehingga, penting untuk memajukan kesadaran rakyat Papua tentang bagaimana Kolonialisme Indonesia itu berlangsung di Papua, untuk kemudian rakyat Papua dapat menentukan sikap politiknya.

Tentu AMP tidak hanya menolak, Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right to Self Determination) bagi rakyat Papua merupakan solusi demokratis yang menurut kami dapat menyelesaikan persoalan Papua. Seperti apa yang dikatakan oleh Pdt. I.S. Kijne pada 25 Oktober 1925 di Wasior-Manokwari ”Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri”. AMP juga memiliki keyakinan bahwa rakyat Papua dapat memimpin dirinya sendiri dan dapat menjalani hidup dengan  sejahtera, adil, demokratis dan bermartabat jika Papua Merdeka. 

Akhirnya, kami menyerukan kepada seluruh organisasi perlawanan Papua untuk menghilangkan ego dan faksisme dan bersama-sama memperjuangkan Kemerdekaan Sejati Rakyat Papua untuk hari depan Papua yang lebih baik. 

Salam!


Penulis adalah Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat AMP [Ketum KPP AMP]

AMP : Boikot Pilpres Tanpa Kekerasan

Posted by Unknown | | Posted in , , , , , , ,

Kord Dept Pedidikan, Yesaya Koteka Goo

Jogyakarta, AMP JOGJA – KORD PENDIDIKAN KOMITE KOTA AMP YOGAYAKARTA, Yesaya Koteka Goo kembali menegaskan dan menyeruhkan rakyat West Papua agar memboikot Pemilihan Presiden Indonesia, 9 Juli 2014 dengan cara yang bermartabat, yakni tanpa kekerasan.

Kepada AMPnews, Yesaya Koteka Goo merilis seruan yang ditujukan kepada seluruh organisasi perjuangan, Organisasi Mahasiswa, Paguyuban,  Gereja, Adat, LSM, dan termasuk PNS, TNI/Polisi orang Papua yang ada diatas teritori West Papu agar ikut menyukseskan agenda pemboikotan karena West Papua dalam kondisi terancam.

“Segera melakukan boikot Pemilu Presiden Indonesia pada tanggal 9 Juli 2014 dengan cara-cara yang damai, bermartabat dan demokratis dengan cara mengunakan hak pilihnya untuk tidak terlibat dalam pencoblosan di TPS”.

Dalam pemboikotan Pilpres Indonesia, 09 Juli 2014 mendatang, menurut Goo, AMP menyeruhkan untuk tidak menggunakan dengan cara kekerasan, namun secara bermartabat, yakni dengan menunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia Rakyat Papua Barat untuk tidak memberikan hak suaranya dalam pemilihan presiden NKRI.

Hal itu karena Rakyat West Papua akan mengadakan Pesta Demokrasi Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat Bangsa Papua Barat [Self Determination] melalui Referendum, sesuai Prinsip – Prinsip Hukum Internasional, Standar – standar Hak Asasi Manusia dan Piagam PBB dijadikan sebagai solusi mutlak.

Seperti seruan-seruan AMP sebelumnya, Yesaya  mengatakan kepada rakyat West Papua bahwa pastisipasi rakyat dalam Pilpres nanti hanya akan memberi legitimasi kepada negara yang sedang menjajah.

“Rakyat West Papua ikut berpastisipasi dalam pemilihan Presiden 09 Juli 2014 maka, secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap Indonesia untuk melakukan penjajahan dan penindasanya di West Papua. Ingat 5 menit anda berada di TPS memberikan suara akan mengakui keberadaan Indonesia di West Papua selama 5 tahun mendatang,” kata yesaya.

 terus AMP melakukan penyadaran kepada rakyat West Papua agar tidak terhanyut dalam euforia Pilpres milik kolonial Indonesia. Sementara, penguasa kolonial Indonesia melalui TNI dan Polri terus menghasut dan membodohi rakyat West Papua agar menyukseskan agenda politik kolonial diatas teritori West Papua.(AMPJOGJA / Telius Yikwa)
Sumber : http://ampjogja.blogspot.com

Benny Wenda : KAMI TIDAK AKAN MEMILIH!

Posted by Unknown | | Posted in , , , , , , , , , ,

Benny Wenda
Pada tahun 2014 Republik Indonesia akan mencoba untuk mengadakan pemilihan di Papua Barat. Kami masyarakat Papua menolak untuk memilih dalam pemilu. 
Mengapa?

Papua Barat secara ilegal diduduki oleh Indonesia. Kami memiliki hak untuk kebebasan. Kami akan memberikan suara dalam referendum yang benar pada penentuan nasib sendiri. Tapi kami tidak akan memilih dalam pemilu yang terus di Indonesia brutal dan pendudukan di tanah kami.

Pada tahun 1963 Indonesia menginvasi negara kami dan meneror orang-orang kami. Selama lebih dari 50 tahun Indonesia telah menyiksa dan membunuh kami. Militer Indonesia telah menewaskan lebih dari 500.000 Papua pria, wanita dan anak-anak. Selama lebih dari 50 tahun kami telah mati untuk kebebasan kita.

Pada tahun 1969, Indonesia ancam 1.024 dari tetua suku kami dengan penyiksaan dan kematian jika mereka tidak mengatakan mereka ingin Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. Kekuasaan Indonesia atas Papua Barat hanya didasarkan pada acara ini – persetujuan takut kurang dari 1% dari populasi orang dewasa. Indonesia tidak memiliki hak untuk berada di Papua Barat. Indonesia tidak memiliki hak untuk mengadakan pemilihan apapun di tanah kami.

Saya menelepon untuk masyarakat saya di seluruh pelosok, dari pantai ke gunung, dari pulau ke pulau. Mari kita tetap kuat dan bersatu. Jangan memilih!

Saya meminta semua organisasi politik Papua untuk berbicara dengan orang-orang kami dan memberitahu mereka kebenaran. Jangan biarkan Indonesia menipu mereka.
saudara-saudara dan Saudari, orang tua saya tercinta, dunia bangun untuk air mata kita dan penderitaan kita. Di seluruh dunia Anggota Parlemen melobi pemerintah mereka untuk menghormati hak kami untuk menentukan nasib sendiri.

Saya dan orang-orang Papua Barat sekali lagi banding ke masyarakat internasional untuk kebebasan dan keadilan. Kami adalah orang-orang yang damai. Kami memiliki martabat dan hak untuk hidup. Berapa banyak dari kita harus dibunuh sebelum Anda akan bertindak?
Silahkan mendengar seruan kami:
  1. Papua Barat secara ilegal diduduki oleh Indonesia: kami meminta Indonesia untuk meninggalkan tanah kami segera;
  2. Kami meminta PBB untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Papua Barat untuk menggantikan militer Indonesia;
  3. Kami meminta masyarakat internasional, khususnya Amerika Serikat dan Belanda yang keduanya memainkan bagian penting dalam memungkinkan pendudukan Indonesia, bertindak untuk mengembalikan kita kebebasan kami dan menghormati hak-hak kita sebagai manusia, termasuk hak-hak kami untuk sumber daya alam kita. Kami adalah orang-orang yang harus berurusan dengan, bukan pemerintah dan militer Indonesia.
  4. Kami meminta PBB untuk mengadakan referendum benar di antara masyarakat Papua dan biarkan kami memutuskan sekali dan untuk semua apakah kita ingin kemerdekaan atau bergabung dengan Indonesia.
Kami, orang-orang Papua, memiliki hak untuk kebebasan. Kami adalah koloni Belanda. Kami memiliki hak untuk merdeka dari Belanda. Tapi itu tidak terjadi. Satu juta masyarakat adat di Belanda New Guinea yang ditukar seperti manik-manik oleh Amerika Serikat sebagai imbalan atas dukungan dan akses ke kekayaan besar kami sumber daya alam Indonesia. PBB mengkhianati kita dan memberi tanggung jawab Indonesia untuk kemerdekaan kita. Kami masih menunggu untuk menggunakan hak kami untuk menentukan nasib sendiri.

Jika Anda ingin orang-orang Papua untuk memilih – memberi kita referendum pada kebebasan kita.

Kemudian kita akan memilih!
Benny Wenda

http://bennywenda.org/
PPC Iklan Blogger Indonesia

PAPUA MEMBARA

"Suara Kaum Tertindas"

Powered by Blogger.

Follow Us On Facebook

I heart FeedBurner

    Blog Archive