Headlines

Perdasus Hak Adat Atas Tanah Sudah Saatnya Dibuat

Posted by Unknown | Friday, April 17, 2015 | Posted in , , , ,

Yan Kristian Warinusi (Direktur LP3BH Manowari ) - jubi nees
Sorong, Jubi – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari sebagai Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang berfokus pada upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Tanah Papua mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) untuk segera mendorong lahirnya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Perlindungan terhadap Hak-hak Masyarakat Adat Papua atas tanah, hutan dan sumber daya alam.
Hal ini itu disampaikan Dierktur Eksekuti LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH, Rabu (15/4/2015) di Sorong, Papua Barat.
Sebagai bagian dari implementasi riil terhadap amanat pasal 43 dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana diubah pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008. “Langkah awal seharusnya dimulai pula dari segenap kelompok masyarakat adat yang terdapat dalam wilayah adat Doberai dan Bomberai dengan melakukan konsolidasi pada setiap suku adat orang asli Papua di kedua wilayah adat tersebut,” Kata Warinussy .
Dengan konsolidasi tersebut melalui Dewan Adat Papua (DAP) dapat dihasilkan sejumlah pokok pemikiran yang dapat dijadikan sebagai masukan penting di dalam pembahasan rancangan Perdasus tersebut.
Kehadiran Perdasus tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua atas Tanah, Hutan dan Sumber Daya Alam tersebut, sangat penting, demi memastikan akses masyarakat adat atas tanah, hutan dan sumber daya alam tersebut diakui dan dihormati oleh negara sebagaimana tersirat di dalam amanat pasal 18B Undang Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara. (Nees Makuba)

 Sumber : http://tabloidjubi.com

FMJ-PTP: Pembangunan Mako Brimob Untuk Kepentingan Bupati Bukan Rakyat

Posted by Unknown | | Posted in , , , ,

Forum Masyarakat Jayawijaya Se Pegunungan Tengah Papua
 (FMJ-PTP) ketika menggelar jumpa pers di Wamena. Jubi/Islami
Wamena, Jubi – Meski belum ada keputusan dari hasil dialog yang difasilitasi DPRD Jayawijaya terkait pro kontra rencana pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya, namun kalangan masyarakat Jayawijaya tetap menolak rencana pembangunan tersebut di seluruh wilayah Jayawijaya.
Forum Masyarakat Jayawijaya Se Pegunungan Tengah Papua (FMJ-PTP) menilai, dari hasil dialog beberapa waktu lalu di DPRD Jayawijaya banyak kejanggalan.
Hal pertama masyarakat yang dihadirkan hanya beberapa perwakilan saja, sehingga terkesan membatasi ruang masyarakat untuk memberikan pendapat. Kedua, terkait dengan penyampaian Kapolres Jayawijaya, bahwa terkait pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya merupakan intruksi langsung dari Kapolda Papua sesuai instruksi dari Mabes Polri.
“Kami ingin sampaikan, itu keliru, karena sesuai dengan pernyataan Kapolda tanggal 31 Januari 2015 di media massa Kapolda sampaikan, terkait rencana pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya bukan rencana Polda tetapi permintaan dari Bupati sendiri. Begitu juga pernyataan Kadiv Humas Mabes Polri menjelaskan terkait wacana Mako Brimob bukan intruksi Mabes Polri dan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan hanya mendengar dari media saja,” ujar Beni Wetipo kepada wartawan di Wamena, Rabu (15/4/2015).
“Kami minta dapat diperjelas apa memang instruksi Kapolda atau Bupati soal pembangunan Mako Brimob ini?” tambah Beni Wetipo.
Selain itu, FMJ-PTP melihat sesuai Surat Bupati Jayawijaya,tertanggal 9 Juni 2012 Bupati meminta yang disetujui oleh Lembaga Masyarakat Adat dan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama dan DPRD Jayawijaya agar pembangunan Kompi Brimob saat itu dihentikan dengan berbagai pertimbangan.
“Makanya kami minta Bupati klarifikasi pernyataan ini, padahal sempat menolak juga LMA, DPRD tetapi kenapa sekarang mereka balik ngotot ingin membangun kembali,” tegas Beni Wetipo.
Forum menilai keinginan untuk membangun Mako Brimob di Jayawijaya bukanlah untuk kepentingan rakyat di Jayawijaya tetapi untuk kepentingan Bupati sendiri.
“Kalau Bupati tetap akan membangun Mako Brimob di Jayawijaya, berarti itu bukan untuk kepentingan rakyat tetapi dirinya sendiri. Kalau memang untuk rakyat, Bupati harus mendengar rakyat, karena Bupati dipilih oleh rakyat,” kata Wetipo.
Bahkan dari pengamatan forum sendiri, setelah masyarakat menolak untuk dibangun Mako Brimob di wilayah Molama (Distrik Wouma dan Welesi), kini rencana pembangunan dialihkan ke wilayah Distrik Pisugi dan Witawaya.
Menurut mereka, tim dari PU dan Polres sedang mengukur lokasi di Honay Resort yang rencananya dijadikan tempat sementara, juga sempat melihat kembali tempat awal pembangunan Mako di Pisugi di dekat Pasir Putih atau wilayah Purama.
Untuk itu, kepala suku besar Pisugi dan Witawaya, Cornelis Oagay dengan tegas sudah menolak rencana pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya khususnya distrik Pisugi dan Witawaya.
“Kami nilai dengan kehadiran Brimob di tengah-tengah masyarakat, kehidupan rakyat akan terganggu,” ujar Cornelis Oagay. Bahkan perwakilan dari distrik Hubikiak juga menolak adanya Mako Brimob di wilayahnya. (Islami)

Polisi Bubarkan Sosialisasi Hasil ULMWP di Kaimana

Posted by Unknown | | Posted in , , , , ,

Add caption
Jayapura, Jubi – Kegiatan sosialisasi hasil United Liberation Movement fo West Papua (ULMWP) yang dihasilkan di Saralana, Vanutu oleh para pimpian organisasi perjuangan pembebasan Papua Barat yang hendak disosialisasikan oleh Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Kaimana sempat dibubarkan oleh aparat dari Polres Kaimana.
“Kegiatan Sosialisasi ULMWP oleh Team Kerja ULMWP wilayah Bomberai di Kaimana sempat dibubarkan oleh Kepolisian Resor Kaimana. Namun setelah negosiasi dengan kami pihak penyelenggara dan dengan adanya penolakan dari masyarakat, kemudian sosialisasi dilanjutkan kembali setelah aparat meninggalkan tempat sosialisai,” ujar Steven Itlay, Team Sosialisasi ULMWP Wilayah Bomberai  West Papua dari Kaimana melalui surat elektronik yang diterima Jubi, Rabu (15/4/2015).
Dijelaskan, sebelumnya kegiatan dimulai pada pukul 10.00 WP, dihadiri para tokoh-tokoh politik, tokoh agama dan tokoh adat. Diawali dengan doa dan selanjutnya sambutan Ketua KNPB Kaimana atas terselenggaranya kegiatan.
Selanjutnya, pemateri dari team sosialisasi yang dibantu KNPB dan PRD wilayah Kaimana menjalankan kegiatan sosialisasi dengan baik dan mendapat respon dan sambutan yang baik oleh peserta kegiatan.
“Tetapi di tengah jalannya kegiatan sosialisasi Kapolres Kaimana bersama bawahannya datang dengan mengendarai dua truk Dalmas, dua mobil patroli dan satu mobil Avanza mendatangi tempat sosialisasi dan memaksa untuk membubarkan kegiatan sosialisasi sehingga kegiatan terpaksa di tutup pada pukul 12.00,” jelasnya.
Setelah itu, aparat hendak mengamankan beberapa alat seperti baliho, megaphone, fotokopian materi sosialisasi dan lainnya, namun karena pihak pihak penyelenggara kegiatan bersihkeras menolak. Sehingga aparat tidak sempat amankan barang-barang tersebut.
“Setelah itu aparat kembali dan  kegiatan sosialisasi dilanjutkan hingga usai dengan tertib,” ujarnya.
Sementara itu, Bazoka Logo, Juru Bicara Nasional KNPB Pusat kepada Jubi meminta kepada aparat agar hentikan cara-cara basi yang dilakukan oleh aparat untuk menghalangi kegiatan apapun yang dilakukan oleh KNPB dengan alasan apa pun.
“Apa yang kami lakukan ini adalah perjuangan damai dan bermartabat. Bukan perjuangan dengan kekerasan. Aparat harus banyak belajar UU yang dibuat oleh negara Indonesia. Bukan malah melanggar UU yang dibuatnya sendiri dengan cara yang tidak masuk akal. Jadi aparat stop dengan aksi-aksinya untuk menghalangi setiap aktivitas orang Papua,” tegasnya kepada Jubi di Waena, (15/4/2015).
Pemerintah Indonesia melalui jajaran dibawahannya, seperti aparat TNI maupun Polri di tanah Papua diminta menghentikan aksi-aksinya, sebab ruang demokrasi di tanah Papua harus dibuka.
“Kami KNPB tetap dan terus berjuang untuk menyuarakan aspirasi rakyat Papua hingga cita-cita bangsa Papua Barat tercapai,” tegasnya.
Dari informasi yang diterima Jubi, Kapolres Kaimana memimpin langsung ke tempat sosialsasi ULMWP di Kaimana. Jumlah personil yang diturunkan sekitar 30-an anggota. Namun setelah aparat pergi, kegiatan dilanjutan kembali dan berjalan dengan lancar.(Arnold Belau)
Sumber : http://tabloidjubi.com

Papua Dinilai Masih Dalam Situasi Perdamaian Negatif

Posted by Unknown | | Posted in , , , , ,

Jakarta, Jubi/Antara – Papua kini dalam kondisi perdamaian negatif setelah perang terbuka berhenti, tetapi kondisi sosial ekonomi masyarakat belum dalam kondisi yang baik, kata Peneliti Senior Ridwan al-Makassary.
“Papua hari ini konflik bersenjata dalam tingkat dan ragam mengalami perdamaian negatif, tidak ada perang terbuka, tetapi kondisi sosial ekonomi belum baik,” kata Peneliti Senior Papua Peace And Development Action (Papeda) Institute Ridwan al-Makassary dalam acara Peluncuran Indeks Intensitas Kekerasan 2015 SNPK The Habibie Center di Jakarta, Kamis (16/4/2015).
Kini, ia menilai Papua sudah bukan ‘land of violence’ dan tempat konflik berdarah, melainkan tempat yang relatif aman setelah konflik bersenjata antara pemerintah dan gerakan separatis berhenti.
Papua, kata dia, masih memiliki ‘pekerjaan rumah’ mengubah perdamaian negatif ke arah perdamaian positif dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia menuturkan untuk mendapatkan perdamaian yang positif Papua juga harus berjuang memenuhi keadilan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
“Papua harus berjuang mencapai perdamaian positif dengan menghadirkan keadilan HAM dan demokrasi,” kata dia.
Untuk itu, ia menyarankan pemerintah mendukung perdamaian yang sudah tercipta di tanah Papua dengan menghindari cara kekerasan untuk memperjuangkan perdamaian di sana.
Ia juga mengimbau gerakan separatis tidak menggunakan cara kekerasan untuk memperjuangkan kepentingannya karena konflik bersenjata hanya akan membuat masyarakat sipil menderita dan menghilangkan ‘prestasi’ yang telah dicapai di Papua.
“Rakyat Papua menginginkan perdamaian dan itu harus diperjuangkan bersama-sama antara pemerintah, sipil, akademisi dan gerakan,” tutur dia.
Berdasarkan data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan The Habibie Center, kekerasan yang paling banyak terjadi di Papua adalah separatisme, yakni sebanyak 42 kali selama 2014 yang menimbulkan 34 korban jiwa, 37 korban luka-luka dan banyak kerusakan bangunan.
Menurut John Galtung ada dua makna perdamaian, yakni perdamaian negatif di mana tidak ada perang dan perdamaian positif yang menunjukkan situasi tanpa kekerasan, baik kekerasan langsung, struktural, kultural dan ekonomi. (*)

Tradisi Bakar Batu di Papua

Posted by Unknown | | Posted in , , , ,

Bakar batu mahasiswa Stiper-Sentani-Papua-ist
Jayapura, Jubi- Memasak makanan dengan membakar batu adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh masarakat di pedalaman Tengah Papua. Masarakat Paniai Suku Mee menyebutnya Gapiia, sedangkan masyarakat di Lembah Baliem Suku Dani Lembah menamakan Kit Oba Isogoa.
Upacara bakar batu di Pedalaman Papua termasuk tradisi penting dalam upacara menyambut pesta panen sebagai rasa syukur. Menyambut kebahagiaan atas kelahiran, kematian atau persiapan kaum pria menjelang perang suku.
Tradisi bakar batu sejak lama dilakukan karena masyarakat di pedalaman maupun di pesisir pantai termasuk masyarakat suku Byak belum mengenal cara memasak memakai pancau atau sejenisnya hingga praktis menggunakan bakar batu. Ada beberapa masyarakat yang memakai tembikar atau sempe untuk membakar sagu atau pun memasak seperti di Teluk Humbold dan masyarakat di Danau Sentani.
Persiapan bakar batu, masing-masing kelompok klen menyerahkan babi(wam), petatas( epere). Babi sebagai persembahan, ada yang menari, ada pula yang menyiapkan batu dan kayu untuk dibakar. Bahkan daun-daun alang-alang dan batu-batu pengalas pemasak makanan. Batu mulanya dibakar di atas tumpukan kayu hingga panas berwarna merah.
Kemudian babi yang akan dimasukan ke dalam batu panas, dipanah oleh kepala suku dan dilakukan secara bergantian. Ada pandangan yang cukup unik dalam ritual memanah babi ini, apabila semua kepala suku memanah seketika itu babi langsung mati. Pertanda acara sukses, sedangkan jika tak langsung mati, diyakini pesta adat berlangsung sukses.
Setelah daun dan sayuran serta bahan siap untuk dimasak, kaum lelaki mulai menggali lubang yang cukup dalam. Di dalam lobang itu kemudian batu panas dimasukan ke dalam galian yang sudah diberi alas daun pisang dan alang-alang sebagai penghalang agar uap panas batu tidak menguap. (Dominggus Mampioper)

Kunjungan Jokowi ke Puncak Jaya Masih Sebatas Wacana

Posted by Unknown | | Posted in , , ,

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen - Jubi/Alex
Jayapura, Jubi – Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan rencana kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten Puncak Jaya masih sebatas wacanan. Pasalnya sampai hari ini Pemerintah Provinsi Papua belum menerima laporan resmi dari pihak Kepresidenan.
“Soal kunjungan ke Puncak Jaya itu masih wacana saja. Kalau sudah pasti dari pihak protokoler kepresidenan akan menyampaikan dan memberikan informasi kepada pemerintah daerah,” kata Hery Dosinaen kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Jumat (17/4/2015).
Kalau seandainya hal itu betul, ujar dia, sudah pasti seluruh stakeholder akan bersama sama mempersiapkan kedatangan orang nomor satu di Indonesia. Namun yang paling penting, harus ada timbal balik dari kunjungan tersebut serta output dan outcame dari kunjungan tersebut.
“Pastinya pak Presiden melihat kondisi objektif dengan lihat kearifan lokal di Papua. Pasti kita yakin ada kebijakan sektoral yang mengakomodir semua aspek di Tanah Papua,” ucapnya.
Selain rencana kunjungan ke Puncak Jaya, kata Dosinaen, Jokowi juga direncanakan akan berkunjung ke Merauke pada Mei 2015 untuk melakukan panen raya padi seluas 300 hektar.
“Informasi yang didapat, lahan seluas 300 Ha itu adalah milik PT Medco Grup, Arifin Ponegoro. Dimana

areal tanaman padi ini adalah sawah modern yang ia kembangkan di Merauke,” katanya.

Sebelumnya. Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Fransen G. Siahaan mengatakan Presiden Indonesia, Jokowi berkeinginan bertemu dan berdialog dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka, termasuk Goliat Tabuni yang diberitakan oleh media massa telah menyerahkan diri.
“Pak Presiden Joko Widodo merencanakan kunjungi Papua, terutama ke Puncak Jaya, dan akan bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat maupun adat di sana,” kata Mayor Jenderal TNI Fransen G. Siahaan, Rabu (25/3/2015), seperti dikutip antaranews.com.(Alexander Loen)
PPC Iklan Blogger Indonesia

PAPUA MEMBARA

"Suara Kaum Tertindas"

Powered by Blogger.

Follow Us On Facebook

I heart FeedBurner

    Blog Archive