Headlines

Dukung Papua Merdeka, Filep Karma Berterima Kasih Kepada PM Vanuatu

Posted by Unknown | Thursday, August 21, 2014 | Posted in , , , , , , ,

Filep Karma (Jubi/Aprila)
Jayapura, 19/8 (Jubi) – Filep Karma, tahanan politik Papua mengucapkan banyak terima kasih kepada PM Vanuatu, Joe Natuman yang menegaskan kembali dukungan pemerintahnya untuk aspirasi kemerdekaan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu.
“Puji Tuhan, sikap pemerintah Vanuatu yang mendukung kemerdekaan Papua tidak berubah meski perdana menterinya berganti,” kata Filep kepada tabloidjubi.com di Lapas Klas IIA Abpeura, Kota Jayapura, Papua, Selasa (19/8).
Menurut Filep, pemerintahan Vanuatu adalah satu-satunya pemerintah sah di dunia yang terus mendukung kemerdekaan bagi saudara-saudaranya yang menjadi bagian integral dari Indonesia walau pada konteks sesungguhnya adalah dijajah.
“Vanuatu tidak berubah dalam dukungannya terhadap Papua merupakan sesuatu yang patut disyukuri oleh orang Papua,” kata laki-laki asal Biak yang sudah menghuni Lapas Klas IIA Abepura, Jayapura, sejak 2004 lalu.
Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman menegaskan kembali dukungan pemerintahnya untuk aspirasi kemerdekaan Papua Barat kepada Pemerintah Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pertemuannya dengan Duta Besar Indonesia, Nadjib Riphat Kesoema beberapa waktu lalu.
Seperti direlease http://www.radionz.co.nz pada Rabu (13/8), dengan judul berita Vanuatu PM reaffirms West Papua position to Jakarta, PM Vanuatu mengakui hubungan baik antara Vanuatu dan Indonesia namun Natuman mengingatkan Duta Besar Indonesia untuk Vanuatu, Nadjib Riphat Kesoema tentang posisi Vanuatu dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat. (Jubi/Aprila)

Sumber : http://tabloidjubi.com

Anggota TNI dan Intel Memasuki Asrama Mahasiswa Papua di Bandung Tanpa Alasan

Posted by Unknown | | Posted in , , , , , ,


Pagi ini. TNI dan Intel mereka medatang di Asrama Mahasiswa Papua. Saya tanya: Pak dorang dengan masud apa datang kesini ?
Menurut mereka, "Kami datang kesini, dimandatkan dari Pak Danramel Cikutra Bandung. Untuk minta data penghuni, "Kata bapa yg bernama Sugianto, sambil merokok.
Saya bilang: Jika bermasud untuk minta data, langsung berhubungan dgn RT/RW di tempat ini. Sebab yang sudah merekam jelak keberadaan kami ialah RT/RW di tempat ini. saya tanya, mana surat mandat dari Pak Danramel ?
Kemudian bapak yang mengenakan Baju loreng itu, bilang, Kami di intruksikan secara "lisan" oleh Pak Danramel, guna memastikan para penghuni di sini.
Wahhh, masa ingga ada surat itu.
Untuk apa kalian mau mengetahui eksitensi kami di sini ?
"Mengantisipasi, soal ISIS juga mau sosialisasi, Bsng "Kata, Suanto.
Bapak dorang tau ingga, Asrama kami berdiri sejak, 1970-an hingga sekarang masih huni oleh Mahasiswa asal Papua.
Jika mau, bicara soal ISIS. Berhubungan langsung dgn RT/ RW Pak. Utk melaksanakan Sosialisasi. Juga, kami para bukan agama Islam tapi Nasrani.
"Ngapain kalian, mau ambil data hanya kami Mahasiswa Papua. Emangnya, Warga lain dminta, ingga ?
Kemudian, saya minta foto. Tapi mereka tra mau.
Kalau gitu, Entar saya bersama teman2-ku ke Kantor. Untuk temui Pak Danramel, memastikan kedatangan Bapak dorang.
Ia menjawab, Pak Danramel lagi ikut kegiatan di Hotel.
Hotel mana, di jalan mn ? Za tra tau Pak," tutur Sugianto.
Kalian bicara jujur dong. Klau kalian dari BIN utk mau cari Data Mahasiswa.
Saat, saya bicara hal tersebut: Mereka langsung pulang. Diminta Foto juga mereka menolak.
Kami penghuni C 39 tidak akan berdiam. Entar siang kami akan menuju ke kantor Danramil Cikutra. Guna memastikan kedatangan mereka.
Sumber: Jekson/FB

PM Kepulauan Salomon Janji Buru Isu West Papua

Posted by Unknown | | Posted in , , , , ,

Peta Salomon Islands (Ist)
Suva,12/8(Jubi)– Perdana Menteri Kepulauan Solomon,  Gordon Darcy Lilo, mengikrarkan diri memburu isu West Papua melalui kantor hubungan diplomatik yang baru dengan Pemerintah di Indonesia.
Ketika diminta keterangan mengenai isu West Papua, usai kunjungannya ke luar negeri, Lilo mengatakan relasi diplomasi, termasuk kunjungan ke Indonesia hanya sebuah pangung untuk memastikan kabar yang beredara  dengan baik.
“Saya bertemu dan beramah tamah dengan Presiden Indonsia Susilo Bambang Yudhoyono dan berbicara dengan Presiden terpilih Joko Widodo mengenai isu ini,”tuturnya.
Menurutnya, Kepulauan Solomon  berniat kembali ke akar masalah dan memecahkannya dengan melihat fakta dan bukan rumor.
“Hanya dengan jalan persahabatan yang menjamin solusi terbaik. Dengan memahami isu, itu akan menjadi penanganan isu yang terbaik itu ketika membumikan isu,”tuturnya.
Ia mengakui di antara negaraa-negara Melanesia hanya Vanuatu,  yang mendukung West Papua.(Salomon Star/Pacnews/Fijitimes)

PM Vanuatu Kembali Tegaskan Dukungan Terhadap Kemerdekaan West Papua

Posted by Unknown | | Posted in , , , , ,

PM Vanuatu, Joe Natuman Bersama Duta Besar Indonesia, Nadjib Riphat Kesoema (Foto: radionz.co.nz)
Jayapura, 13/8 (Jubi) – Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman menegaskan kembali dukungan pihaknya  terkait  aspirasi kemerdekaan Papua Barat kepada Pemerintah Indonesia. Natuman menyampaikan hal ini  saat bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Vanuatu, Nadjib Riphat Kesoema.
Seperti direlease http://www.radionz.co.nz Rabu (13/8), dengan judul berita Vanuatu PM reaffirms West Papua position to Jakarta, Natuman  mengakui hubungan baik antara Vanuatu dan Indonesia. Namun dia  mengingatkan Duta Besar Indonesia untuk Vanuatu, Nadjib Riphat Kesoema tentang posisi Vanuatu  dalam mendukung perjuangan Papua Barat.
Menurutnya,   meski ada perbedaan pendapat yang jelas antara kedua negara ,tetapi Vanuatu dan Indonesia harus bisa mendiskusikan isu-isu sensitif dengan cara yang lebih bersahabat dan menemukan cara yang lebih baik di masa mendatang.
pada kesempatan itu, Natuman juga menginformasikan  kepada Duta Besar Indonesia terkait pertemuan yang rencananya akan dilakukan di Port Vila akhir bulan ini dimana berbagai kelompok gerakan sipil dari Papua Barat akan berkumpul untuk membahas kemungkinan Papua untuk bergabung dengan MSG.
Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Indonesia, Kesoema mengatakan pihaknya terus mempertimbangkan kebutuhan Masyarakat Adat Papua Barat dalam negara demokratis. (Jubi/Aprila)

Komnas HAM RI Nilai Penangkapan Jurnalis Asing Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Informasi

Posted by Unknown | | Posted in , , , , , , , , , ,

Komnas HAM RI (Doc.Jubi)
Jayapura, 13/8 (Jubi) – Pelarangan dan  Penangkapan jurnalis asing Thomas Charles Tendies (40) asal Prancis dan rekannya asal Australia, Valentine Burrot (29) dinilai Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) RI telah melanggar hak asasi informasi.
Selain itu, kata Komisioner Komnas HAM RI asal Papua, Natalius Pigai kepada tabloidjubi.com lewat telepon seluler, hal itu juga bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM dalam hal ini adalah Right to Know (hak untuk mengetahui). “Coba kamu sebagai wartawan terus dilarang meliput, itu pelanggaran. Contohnya, kalau saudara Anda sedang sakit di rumah sakit, kemudian dilarang. Itu kan pelanggaran hak untuk mengetahui,” katanya, Selasa (12/8) petang kemarin.
Sehingga, kata Natalius, pihaknya menginginkan dibukanya akses kepada wartawan asing untuk meliput di seluruh Indonesia, agar terbukanya ruang informasi yang rill ke dunia internasional. “Kenapa sih kita menututup-nutupi sesuatu, justru itu menimbulkan kecurigaan di mata Internasional. Karena itu biarkan aja, kalau memang Papua dibuka saja bagi wartawan asing,” ujarnya.
Menurutnya secara pribadi maupun lembaga, pihaknya memberi kebebasan kepada siapa saja, termasuk juga kebebasan untuk melakukan kegiatan peliputan berita. Oleh karena itu, ia kembali menegaskan, pihaknya melarang adanya pelarangan hak asasi.
“Supaya wartawan asing itu bisa memberikan informasi kondisi rill di lapangan, Sekarang kan informasi dapat dijangkau dengan mudah, teknologi sudah canggih, sebenarnya kehadiran wartawan asing di Papua untuk berikan informasi apapun yang terjadi secara rill di Papua akan diketahui secara internasional,” kata Natalius.
Ketua Komisi A DPR Papua yang membidangi Hukum dan HAM serta hubungan internasional, Ruben Magay menilai, penangkapan dua wartawan asing asal Prancis dan Australia di Wamena, Jayawijaya pekan lalu, akan jadi sorotan dunia internasional.
“Ini akan membuat dunia internasional semakin yakin jika ada sesuatu yang ditutupi di Papua. Kenapa mereka ditangkap? Lalu kenapa ketika wartawan dari luar masuk ke daerah lain di Indonesia misalnya Aceh atau Bali diijinkan. Ini masalah besar,” kata Ruben.
Tidak hanya itu, Tahanan Politik (Tapol) Papua, Filep Karma meminta pihak Polda Papua segera melepaskan dua warga asing yang diduga jurnalis. “Janji Gubernur Papua, Lukas Enembe saat pertama menjabat sebagai gubernur adalah membuka akses Papua kepada masyarakat internasional, tetapi mengapa kedua jurnalis ini ditahan,” sesal Filep. (Jubi/Indrayadi TH)

Keberadaan ISIS Di Indonesia Sengaja Dipelihara

Posted by Unknown | Monday, August 11, 2014 | Posted in , , , , ,

Mass ISIS Indonesia Saat Menggelar Aksi di Jakarta (doc:ISIS)
Beberapa hari terakhir, media-media elektronik dan cetak di Indonesia disibukan dengan pemberitaan terkait gerakan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)sendiri merupakan sebuah negara dan kelompok militan jihad yang tidak diakui di Irak dan Suriah.(wikipedia.org)

Meskipun tidak diakui oleh pemerintah Irak dan Suriah, ISIS tetap eksis menjalankan agenda-agenda mereka, dan bahkan gerakan ini mendapatkan dukungan yang cukup besar dari masyarakat yang memiliki paham yang sama dengan gerakan ini. Selengkapnya mengenai ISIS dapat dibaca di : http://id.wikipedia.org.

Dalam catatan dan analisa kali ini, saya mencoba utuk mengalisa peredaran dan keberadaan ISIS di Indonesia, dan mengapa ISIS harus ada di Indonesia. Mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwa isu ISIS merupakan sebuah isu yang sengaja diciptakan untuk melakukan pengalihan isu, dan saya rasa hal tersebut bisa jadi benar, dan sayapun mendukung anggapan tersebut, sebab ditengah-tengah situasi perpolitikan Indonesia yang sedang carut marut, isu keberadaan ISIS di Indonesia mulai mencuat dan gencar-gencar dibahas oleh berbagai pihak di Indonesia, dan bahkan isu ini mampu menjadi tranding topik diseluruh pemberitaan media-media lokal maupun nasional di Indonesia. 

Mencuatnya isu keberadaan ISIS di Inonesia mendapatkan respon senada dari Berbagai pihak, baik pemerintah, TNI-POLRI, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh-Tokoh Agama dan Berbagai macam Organisasi massa yang ada di negara ini, semua seakan-akan berlomba-lomba mengeluarkan pernyataan senada, yaitu menolak keberadaan ISIS di Indonesia. Namun, dari semuanya itu, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah "Mengapa Pernyataan Penolakan Yang Dikeluarkan Oleh Berbagai Pihak Di Indonesia Ini, Hanya Sekedar Pernyataan Belaka, tanpa Melakukan Tindakan-Tindakan Nyata, Yang Tujuannya Untuk Mematikan Peredaran Paham ISIS di Indonesia ?", dan " Apakah Memang Betul Bahwa Pihak-Pihak Yang Mengeluarkan Pernyataan Penolakan Terhadap Keberadaan ISIS di Indonesia Ini Memang Betul-Betul, Baru Baru Mengetahui Tentang Keberadaan ISIS di Indonesia ?", Serta "Mengapa isu terkait keberadaan ISIS di Indonesia ini baru mencuat, pasca PILPRES, dan disaat-saat kisruh PILPRES sedang berlangsung ?".

Apakah Keberadaan ISIS di Indonesia Baru Ada Saat Ini ??

Melihat jumlah massa ISIS yang telibat dalam aksi beberapa waktu lalu di Jakarta, dan dengan melihat pergerakan paham ISIS yang sudah sangat luas di berbagai daerah di Indonesia, maka dapat kita nyatakan bahwa ISIS bukanlah sebuah Paham ataupun gerakan yang baru saja beredar di Indonesia, sebab dari pergerakannya serta jumlah massanya di Indonesia, sudah bisa kita pastikan bahwa keberadaan ISIS di Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak beberapa tahun terakhir, namun sengaja didiamkan dengan maksud dan tujuan tertentu.
Apakah Pihak-Pihak Yang Menyatakan Penolakan Terhadap Keberadaan Gerakan atau Paham ISIS di Indonesia Tidak Mengetahui Tentang ISIS Sebelumnya ?

Meskipun berbagai macam pihak mengeluarkan pernyataan senada, yaitu menolak keberadaan Paham ISIS di Indonesia, namun pernyataan tersebut bukanlah sebuah jaminan bahwa mereka tidak mengetahui tentang keberadaan ISIS sebelumnya. Sebab jika kita kembali lihat pada pembahasan diatas, dimana dengan melihat jumlah massa dan jangkauan wilayah ISIS, maka bukan tidak mungkin jika sesungguhnya ada pihak-pihak yang sebetulnya telah mengetahui tentang keberadaan ISIS sebelumnya, namun hal itu sengaja ditutupi, agar terkesan dihadapan publik bahwa, gerakan ISIS merupakan suatu gerakan yang baru ada di Indonesia, dan kemungkinan besar disiapkan untuk dimunculkan kehadapan publik, sesuai dengan targetan waktu yang memang sebelunya telah diatur dengan matang-matang.
Selain itu, keberadaan ISIS sendiri dan penyebarannya yang sangat luas di Indonesia sendiri sebenarnya sangat patut dicurigai, bahwa ada oknum-oknum yang menyokong sejumlah dana kepada ISIS, dalam memperluas pergerakan ISIS ini sendiri. Sebab jika tidak demikian, maka sangat tidak mungkin jika ISIS bisa tumbuh subur di Indonesia. Bukan hanya sokongan dana yang didapatkan oleh ISIS, namun, sangat mungkin jika ada keterlibatan petinggi-petinggi militer dan petinggi-petinggi negara, serta tokoh-tokoh masyarakat ternama di negara ini yang terlibat dan bahkan menjadi pemback up serta donatur bagi pergerakan ISIS di Indonesia.

Mengapa Isu ISIS Baru Mencuat Ditengah-Tengah Kisruh PILPRES ??

Seperti yang sudah diutarakan diatas bahwa, ISIS bukanlah gerakan atau Paham yang baru di Indonesia, namun memang dengan sengaja didiamkan oleh oknum-oknum yang berkepentingan guna memunculkannya sesuai dengan targetan waktu yang pas,  guna memenuhi targetan yang sudah ditentukan, namun dalam hal ini saya tidak dapat memastikan targetan utama mereka seperti apa, tetapi sebatas spekulasi dari hasil pembacaan saya, saya mengira bahwa gerakan ini sengaja dimunculkan selain untuk melakukan pengalihan isu, gerakan ini memang sengaja dimunculkan oleh mereka yang berkepentingan, gunak melakukan kudeta jabatan kepresidenan Republik Indonesia, namun tidak dapat dipastikan pihak mana yang sedang berupaya melakukan upaya-upaya tersebut.
Kesimpulan :

Dari pembahasan panjang diatas, dapat disimpulakan bahwa "ISIS merupakan sebuah gerakan yang memang telah ada di Indonesia, sejak beberapa tahun terakhir, dan keberadaannya sesungguhnya telah diketahui oleh pihak-pihak berwajib dan bahkan pemerintah, serta tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia, namun hal ini sengaja didiamkan, untuk memuluskan langkah mereka, demi mencapai tujuan utama mereka, dan dengan demikian, dapat dipastikan bahwa, Keberadaan ISIS di Indonesia Memang sengaja Dipelihara untuk dijadikan Bom Waktu yang siap meledak kapanpun waktunya".

Catatan : "Dengan melihat kondisi ini, maka disarankan kepada seluruh elemen pergerakan khususnya Elemen Gerakan Pembebasan West PAPUA untuk bisa jelih dalam melihat dan melakukan pembacaan terkait dinamika politik yang sedang bergulir di Indonesia".

Sumber : http://www.opinipapua.tk

Foto-Foto Massa ISIS di Indonesia : http://justpaste.it

Pernyataan Kabid Humas Polda DIY Harus Dibuktikan Pada Tanggal 15 Agustus Mendatang

Posted by Unknown | | Posted in , , , , , , , ,

Massa AMP Saat Membacakan Pernyataan Sikap (Doc:AMP)
Pasca terjadinya bentrokan antara massa Paksi Katon dan massa Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] di Jl. Kusumanegara, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 06 Agustus 2014, yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak,  Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) lewat kabit humasnya AKBP Anny Pujiastuti menyesalkan kejadian tersebut, seperti yang diberitakan oleh http://beritajogja.co.id pada tanggal 07/08/2014 “Ormas nggak boleh menghadang demonstrasi, Sweeping aja nggak boleh, apalagi menghadang,” kata kabid humas Polda DIY ketika ditemui wartawan berita jogja di kantor Polda DIY.

Dalam pernyataannya, kabid humas Polda DIY juga menyatakan bahwa “Sekarang selama itu tidak memprovokasi, mengajak masyarakat melawan pemerintah yang sah, atau pidana hukum kita tidak bisa. Kalau aksi merusak pun tidak boleh main hakim sendiri,”dikutip dari http://beritajogja.co.id.

Pernyataan serupa sebenarnya juga pernah disampaikan oleh kabid humas polda AKBP Anny Pujiastuti, ketika Paksi Katon kembali menghadang aksi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP], saat menggelar aksi pada tanggal 14 Juli 2014 silam. Ketika itu, massa aksi AMP dihadang oleh massa Paksi Katon di Jl. Kusumanegara, ketika hendak menuju titik nol KM (Kantor Pos Besar), Malioboro, namun aksi tersebut dihadang oleh Paksi Katon, sehingga massa AMP hanya bisa menggelar aksi di tempat penghadangan hingga selesai.

Aksi penghadangan yang dilakukan oleh massa Paksi Katon pada tanggal 15 Juli 2014, ternyata sampai juga ke telinga Polda DIY, sehinggo Polda DIY lewat Kabid Humas Polda mengeluarkan pernyataan penyesalan atas apa yang dilakukan Paksi Katon terhadap aksi AMP.

Namun sayangnya, pernyataan penyesalan yang disampaikan oleh Polda DIY pada tanggal 15 Juli 2014 itu, terkesan hanyalah upaya Polda DIY untuk mencuci tangan atau melakukan pencitraan belaka, sebab jika memang Polda DIY menyesalkan dan bahkan menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Paksi Katon, dalam menghadang aksi AMP, yang jelas-jelas telah membungkam ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi di Yogyakarta, maka sudah seharusnya pernyataan tersebut tidak hanya sekedar pernyataan belaka saja, namun seharusnya pernyataan Kabid Humas Polda DIY itu, dapat menjadi pegangan bagi anggotanya yang ditugaskan untuk mengawal aksi-aksi AMP di hari-hari selanjutnya.

Tetapi nyatanya, tindakan aparat kepolisian yang bertugas dilapangan , saat Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menggelar aksi pada tanggal 06 Agustus 2014 tidak sesuai dengan pernyataan Kabid Humas Polda pada tanggal 15 Juli 2014. Dimana pada tanggal 06 Agustus, ketika massa AMP hendak menggelar aksi untuk mengemukanan Aspirasi Rakyat Papua di mukan umum, dan hendak menyampaikan kondisi terkini yang ada di Papua, massa Paksi Katon kembali melakukan penghadangan terhadap massa aksi AMP, tepatnya di titik yang sama ketika penghadangan pada tanggal 15 Juli 2014.

Melihat penghadangan yang dilakukan oleh Paksi Katon, massa AMP akhirnya melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian yang saat ini telah banyak dilokasi penghadangan, namun dalam negosiasi pertama, tidak dicapai kesepakatan antara kepolisian dan negosiator AMP, sehingga negosiator AMP memberikan waktu 5 menit kepada kepolisian untuk bernegosiasi dengan pihak Paksi Katon. 5 Berakhir, negosiator AMP kembali mendatangi kepolisian dan bertanya terkait negosiasi yang dilakukan antara Polisi dan Paksi Katon, namun dalam negosiasi kedua tersebut, kepolisian tidak memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga negosiator AMP mempertanyakan apakah massa Paksi Katon memiliki surat izin untuk menggelar aksi atau tidak ? namun pernyataan kepolisian justru sangat aneh, dimana kepolisian seakan menantang menyatakan "Jika mereka tidak memiliki surat Izin aksi gimana ?" kata komandan lapangan polisi yang bertugas saat itu. Mendengar pernyataan tersebut, negosiator AMP menyatakan bahwa "saya hanya dipercayakan oleh kawan-kawan saya untuk melakukan negosiasi dengan batasan waktu yang sudah ditentukan, dan jika negosiasi ini tidak dicapai kesepakatan, maka sepenuhnya saya serahkan kepada massa aksi," kata negosiator AMP, sambil berjalan menyampaikan hasil negosiasi kepada massa aksi.

Karena tidak adanya kesepakatan yang dicapai antara negosiato AMP, Kepolisian dan Paksi Katon, maka kericuhanpun tidak dapat terhindarkan lagi, massa AMP yang sudah bertahan untuk terus menggelar aksi hingga titik Nol kilo meter, sesuai surat pemberitahuan yang diberikan kepada kepolisian resort kota Yogyakarta, akhirnya mendobrak balikade kepolisian dan bentrokan antara massa AMP dan Paksi Katonpun terjadi seketika itu juga.

Dalam bentrokan yang terjadi, sebanyak 5 orang massa AMP menjadi korban akibat bentrokan yang terjadi saat itu, dimana dua orang terkena pukulan aparat polisi dan paksi katon, satu lagi terkena tembakan peluru karet, satu orang lainnya terkena injakan sepatu laras polisi, serta satu orang yang bertugas sebagi negosiator saat itu digorok dengan sebuah pisau di bagian leher oleh massa Paksi Katon. Bentrokan yang terjadi saat itu, polisi yang ada justru ikut menyerang massa aksi AMP, dengan melakukan pemukulan terhadap sejumlah massa aksi AMP, dan bahkan mengeluarkan tembakan peluru karet, yang diarahkan kepada sala satu massa aksi AMP.

Dengan melihat kronologis singkat terjadinya bentrokan antara massa aksi AMP dan massa Paksi Katon pada tanggal 06 agustus lalu, dan dengan melihat rentetan penghadangan yang terus dilakukan oleh massa Paksi Katon terhadap aksi AMP, serta dengan melihat sikap kepolisian yang tidak dapat berbuat apa-apa saat melihat penghadangan aksi AMP oleh Paksi Katon, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Kabid Humas Polda DIY kepada wartawan hanyalah sebuah ungkapan yang dikeluarkan oleh pihak Polda DIY, untuk melakukan pencucian tangan, demi melakukan sebuah pencitraan belaka!.

Untuk itu, jika memang apa yang dinyatakan oleh Polda DIY kepada wartawan  http://beritajogja.co.id pada tanggal 15 Juli 2014 dan 06 Agustus 2014 adalah merupakan sikap Polda DIY dalam menjunjung nilai-nilai demokrasi di Yogyakarta, maka kami menantang seluruh Jajaran Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta (Polda DIY), untum membuktikan pernyataannya kepada wartawan pada tanggal 15 Agustus 2014 mendatang, saat Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menggelar aksi peringati 52 Tahun New York Agreement.[rk]

Sumber :http://www.opinipapua.tk  

Orang Papua Tidak Pernah Berjuang Untuk Indonesia Merdeka

Posted by Unknown | | Posted in , , , , , , ,

Mengapa KNPB menyerukan kepada orang Papua untuk memboikot atau tidak ikut serta dalam perayaan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2014? Jawabannya karena tidak pernah orang Papua berjuang merebut kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Mari kita cermati sejarah.

Sejarah Perjuangan Indonesia dan Perjuangan Papua Barat membuktikan bahwa, Indonesia masa perjuangan sampai dengan proklamasi kemerdekaan wilayah teritorial atau batas negara  Indonesia (Sabang sampai di Amboina) dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sedangkan Papua Barat (Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina.  Sedangkan, kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke.
Tahun 1908, Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan Nasional (perjuangan otak) yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya Boedi Utomo (20 Mei 1908), Serikat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1913), Perhimpunan Indonesia (1908), Studie Club (1924) dan lainnya. Dalam babakan perjuangan ini, terutama dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan  musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing.
Rakyat Papua Barat juga tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Sumatra Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Amboina, dan lainnya hadir untuk menyatakan kebulatan tekad sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tetapi tidak pernah satu pemuda pub dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut. Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu.
Dalam perjuangan mendekati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.
Tentang tidak ada sangkut-pautnya Papua Barat dalam kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Mohammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12Agustus 1945. Saat itu Mohammad Hatta menegaskan bahwa “…bangsa Papua adalah  bangsa Negroid, ras Melanesia, maka  biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri…”. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.
Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat).  Karena itu pernyataan berdirinya Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai Amboina tanpa Papua Barat. (Catatan Ones Suhuniap, Sekretaris Umm KNPB)
Sejak Indonesia mencaplok dan menganeksasi wilayah teritori West Papua pada tahun 1962, Indonesia terus memaksakan nasionalisme Indonesia kepada orang Papua yang berbeda sejarah tadi. Saat ini, pejabat-pejabat Papua yang sedang mengabdi dan menjadi budak penguasa kolonial  sedang memaksa rakyat untuk merayakan kemerdekaan 17 Agustus 2014. Mereka paksa orang Papua untk kibarkan bendera Merah Putih, sebuah bendera yang tidak pernah ada dalam sejarah perjuangan bangsa Papua.
KNPB telah menghimbau orang Papua untuk tidak terlibat dalam merayakannya. Orang Papua tidak perlu ikut-ikutan dalam sejarah milik bangsa lain. Orang Papua harus berdiri pada sejarahnya sendiri. KNPB menghimbau rakyat untuk tidak terhasut dengan rayuan penjajah, karena orang Papua harus menentukan nasibnya sendiri tanpa ditentukan oleh Indonesia.

Polres Asmat Kembali Melakukan Penangkapan Terhadap Pengurus Dan Anggota KNPB Wilayah Asmat

Posted by Unknown | | Posted in , , , , , , , ,

Polisi Saat Menangkap Anggota KNPB Asmat
KNPB ASMAT Senin 11 Agustus 2014. Kepolisian Indonesia Polres Asmat kembali melakukan penangkapan terhadap pengurus dan anggota KNPB Asmat, dan sedang melakukan intogasi di kapolres asmat pagi menjelang siang ini.



Ibu Panggresia Yemm lebih lanjut mengatakan bahwa, KNPB wilayah asmat merencanakan pembagunan sebuah kantor atau sekertariat KNPB wilayah asmat berdasarkan hassil keputusan Rapat pimpinan 28 KNPB dan 23PRD di timika 29 DESEMBER 2013 memutuskan Bahwa PRD dan KNPB membagun Kantor atau Sekertariat KNPB di setiap wilayah sama seperti Kantor Free West Papua Campaign Di luar negeri. Kemudia di tempat terpisan salah salah satu Aktivis KNPB Donatus Pombai melaporkan kepada KNPB pusat bahwa, aparat kepolisian melakukan penagkapan terhadap pengurus KNPB wilayah asmat atas nama : Rafael Simap (Jabatan Sebagai Komisariat Diplomasi dan beerapa anggota lainya saat ini masi diterogasi di polres Asmat katanya melalui pesan singkat.


Penakapan terhadap sejumlah aktivis KNPB ini terjadi pada hari ini senin 11 agustus 2014 pukul 09.30 WPB di kabupaten Asmat. Penagkapan terhadap pengurus dan anggota KNPb asmat ini dilakukan , berdasarkan perinta bupati kabupaten Asmat, memerintakan kepada polres Asmat untuk menagkap pengurus KNPB di Asmat dengan alasan bahwa tidak boleh aktifitas Papua merdeka di kabupaten asmat.

Maka Polres asmat melakukan penagkapan terhadap sejumalah aktivis KNPB asmat . penagakapan terhadap Aktivis KNPB hari ini dengan Terkait sumbagan suka rela yang dikeluarkan oleh KNPB asmat kepada masyarakat bertujuan untuk membagun sekertariat KNPB wilayah Asmat .
Kepolisian mengetahui surat sumbagan yang dikeluarkan KNPB sehingga Kapolresta perintahkan anggotanya untuk melakukan penagkapan terhadap pengurus KNPB di wilayah asmat, sama dengan kantor atau sekertariat KNPB di wilayah lain. Hal ini disampaikan oleh Ketua Parlement Rakyat Daerah (PRD) Ny. Panggresia Yemm, melalui pnsel selulernya kepada KNPB pausat pagi ini.
Lebih lanjut Donatus Pombai Mengatakan polisi sedang melakukan Introgasi Rafael Simap terkait dengan akan di bangunya sebuah kantor Fri West Papua,(sekertariat knpb Asmat) sama dengan didirikan kantor atau sekertariat KNPB di Daerah-daerah lain se tanah Papua, bahkan sama dengan Kantor Free West Papua Campaign di luar negeri. 
Donatus Pombai mengatakan Polres asmata melakukan penagkapan berdasarkan atas laporan yang disampaiakan oleh Ketua Adat (Kopakci) dan Kepalah Distri. Agats (Ursula Biakai) serta perintah Kabupaten Asmat yang disampaikan oleh Bupati asmat (Yuvensius A Biakai MBA) menyeruhkan kepada Polres kabupaten asmat untuk segra bubarkan atau Tangkap Anggota KNPB asmat. 
Namun hal itu di Bantah dengan tegas oleh Ketua KNPB Asmat Linus Desnam, Bahwa kami ini bukan kelompok Kriminal, koropsi atau jihat, sehingga datang tangkap dn siksa. Kami ini sedang memperjuangkan hak politik yang sadar dan segar sedang menuntut Hak Penentuan Nasib (Self Determination). Bagi rakyat papua termasuk masyarakat Asmat. "Saya sekali lagi sampaikan kepada pemerintah kabupaten asmat untuk hetikan perinta penagkapan terhadap Aktivis KNPB Asmat tegasnya. Dalam pesan singkat ketua KNPB asmat yang diterima oleh KNPB pusat dari asmat.
Sumber:Knpbnewsasmat

Pernyataan Benny Wenda Terkait Penangkapan Dua Jurnalis Asing i Wamena

Posted by Unknown | Sunday, August 10, 2014 | Posted in , , , , , , , ,

Benny Wenda (http://www.3news.co.nz)
Suva,10/8(Jubi)- Nominator penerima Nobel perdamaian dan pendiri Kampanye Papua Merdeka, Benny Wenda memberikan pernyataan dukungan dan desakan kepada pemerintah Indonesia, untuk segera membebaskan dua jurnalis Prancis yang ditangkap di Papua, baru-baru ini.
Menurut Benny Wenda, dua hari lalu, Militer Indonesia menangkap dua orang Jurnalis Prancis yang mencoba memberikan informasi kepada dunia, apa yang sedang terjadi di West Papua.
“Karena itu, Kami orang West Papua mau mengirim dukungan kepada Thomas Dandois, Valentine Bourrat dan keluarga mereka yang ada di Prancis,” katanya.
Dirinya mendoakan agar tidak ada kejahatan yang buruk menimpa mereka, Polisi Indonesia diminta segera melepaskan mereka dengan aman dan segera.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada mereka yang dengan berani dan menceritakan kisah kami,” katanya.
Menurutnya, sepajang 52 tahun hingga sekarang ini, Militer Indonesia berupaya menyembunyikan apa yang mereka sedang lakukan di West Papua dan berusaha menjadikan pihaknya untuk diam.
Karena itu, lanjutnya, ketika jurnalis luar negeri masuk dan meliput sangat mengangu mereka. Indonesia tidak mau dunia tahu tentang West Papua.
“Tetapi dengan keteguhan hati kami dan dukungan yang sedang tumbuh di dalam diri semua orang di seluruh dunia, akhirnya, setelah 500.000 orang kami telah dibunuh, kita mendengar wujudnya nanti,” katanya.
Dirinya juga menyerukan kepada semua orang di seluruh dunia yang percaya kepada keadilan, kebebasan dan demokrasi, untuk memastikan jurnalis dan media mendukung dua jurnalis Prancis dan menyampaikan desakan kepada pemerintah Indonesaia segera melepaskan mereka.
“Kita hidup ini pada abad ke 21 dan Indonesia masih menangkap jurnalis untuk memberikan kebenaran”tulis Benny Wenda dalam website www.freewestpapua.org
Victor Mambor, ketua Aliansi Jurnalis Indepent (AJI) Papua, berpendapat, walaupun penangkapan ini sudah masuk ke ranah politik, dalam konteks kebebasan pers, tindakan aparat keamanan menahan jurnalis asing di Wamena tidak dapat dibenarkan.
“Karena peluang wartawan asing mendapat izin meliput di Papua sangat sulit. Padahal, banyak wartawan asing bebas meliput di kota-kota lain di Indonesia,” kata Mambor kepada majalahselangkah.com, belum lama ini.
Hal senada juga dikatakan peneliti Human Rights Watch (HRW), Andreas Harsono. “Pertanyaannya sederhana. Bila seseorang hendak bikin film dokumenter, katakanlah, di Makassar atau di Solo, apakah dia akan ditangkap?” tuturnya dalam wawancara elektronik malam ini, Jumat (08/08/14).
Menurut Andreas , larangan itu tidak bisa diterima karena secara hukum Papua belum ditetapkan sebagai wilayah konflik.
“Papua, secara hukum, bukan wilayah konflik karena ia tak dinyatakan dengan hukum,” katanya pendiri yayasan Pantau yang bergerak pada peningkatan mutu jurnalisme di Indonesia ini.
Dia menambahkan, menurut UU Pers tahun 1999, negara boleh membatasi akses ke suatu daerah di Indonesia dengan alasan-alasan keamanan, tapi harus dinyatakan dengan undang-undang. “Apakah ada undang-undang yang menyatakan Papua sebagai daerah darurat militer? Saya kira tidak ada, sehingga secara hukum, akses wartawan asing ke Papua seharusnya sama dengan akses ke Makassar atau Solo karena di daerah lain juga ada kriminalitas. Papua, Makassar dan Solo harus dianggap kriminalitas saja bila terjadi kekerasan” katanya.
Ia lebih lanjut menjelaskan, Dewan Pers pernah menyatakan bahwa akses wartawan asing ke Papua harus diberlakukan sama dengan provinsi-provinsi lain karena tak boleh ada diskriminasi di Indonesia. Prakteknya, sejak 1963, naik dan turun, selalu ada pembatasan akses wartawan dan peneliti internasional ke Papua. (Jubi/Mawel)

TPN-WP Wilayah Lanny Jaya Nyatakan Protes Atas Penangkapan 2 Jurnalis Asing di Wamena

Posted by Unknown | | Posted in , , , , , , , ,

Erimbo Enden Wanimbo Bersama di Hutan Pirime, Lanny Jaya. (Jubi/IST)
West Papua - Penangkapan jurnalis asing Thomas Charles Tendies (40) asal Prancis dan Valentine Burrot (29) dari Australia yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua, beberapa hari lalu, mendapat respon respon dari Pimpinan Tentara Pembebasan Nasional West Papua (TPN-WP) wilayah Lanny Jaya, Enden Wanimbo.
Dalam pernyataannya kepada media lokal Papua, seperti yang dimuat oleh www.tabloidjubi.com, Enden Wanimbo dengan tegas menyatakan protes terhadap tindakan kepolisian RI yang jelas-jelas telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), “Kami protes karena Indonesia menangkap wartawan yang melakukan tugas jurnalistiknya. Ini satu bukti Indonesia tidak memberikan kebebasan kepada wartawan dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Ini berarti tidak ada demokrasi,” tegas Enden Wanimbo.
Lanjut Enden “Itu bukan ilegal. Kalau Indonesia bilang mereka ilegal, itu aturan mereka. Itu wartawan kami. Tetapi, belum sempat bertemu kami, mereka sudah ditangkap,” ujarnya.[wp]

Masyarakat Lanny Jaya Ngungsi ke Wamena, Pemuda Gereja Galang Bantuan

Posted by Unknown | | Posted in , , , , , , ,

Masyarakat Lanny Jaya sedang berkumpul mendengar arahan Kepala Distrik (Foto: Asri Dale/SP)
PAPUAN, Wamena --- Pemuda Gereja Baptis Papua di Kabupaten Wamena, Papua, telah membentuk tim relawan yang peduli akan kemanusiaan untuk masyarakat Lanny Jaya, yang dikabarkan masih mengungsi hingga saat ini karena konflik di daerah mereka.
“Kami telah buat posko di Gereja Baptis Kodim Wamena Kota. Ini merupakan posko bantuan untuk masyarakat yang mengungsi dari Lanny ke Wamena,” ujar koordinator tim, Dujan Kogoya, kepada suarapapua.com, Jumat (8/8/2014).

Disampaikan, banyak jemaat dari gereja-gereja lain yang sudah ikut membantu kebutuhan berupa makanan, pakaian dan juga uang. Beberapa waktu kedepan, tim juga akan disebar ke beberapa titik di Kota Wamena untuk mengumpulkan bantuan dari masyarakat.

Dujan juga mengatakan, ia bersama timnya bekerja secara independen, dan tidak terkait dengan kedua pihak yang saat ini sedang berkonflik di Lanny Jaya.

“Yang paling dibutuhkan saat ini adalah tenda pengungsian. Saat ini banyak masyarakat yang kita tampung di rumah-rumah warga karena mengungsi akibat rumah mereka yang dibakar,” tegasnya.  

Rencananya, pada Minggu 10 Agustus 2014 mendatang, akan digelar ibadah bersama di Gereja Baptis Wamena untuk perdamaian di Lanny Jaya. Pastor John Jonga, Pr dari Gereja Katolik akan membawakan kotbah dalam ibadah gabungan gereja-gereja itu.

“Akibat peristiwa ini, semua aktivitas di Lanny Jaya terutama di tiga wilayah yaitu Tiom, Distrik Pirime, Distrik Awinayu dan Makki lumpuh total,” ujarnya lagi.

Hingga saat ini, aparat TNI/Polri masih terus melancarkan operasi di Lanny Jaya untuk menangkap kelompok Enden Wanimbo, yang diduga sebagai panglima TPN/OPM di wilayah tersebut.   

ASRI DALE 


Mohon Advokasi: Foto Dan Keterangan Korban Pelanggaran HAM, Kamis (06/08/2014)

Posted by Unknown | | Posted in , , , , , , , , ,

Posisi di tengah, berbaju putih.
Agustina Batangga, Perempuan (21 Tahun), mahasiswa papua.
FKPM memukulnya dengan besi berukuran: Diameter, sekitar 10 cm. Dan panjang, sekitar 1,5 m. Di bahu kiri dan korban mengalami luka bengkak, memerah.

Tenus Waker, Laki-laki (22 Tahun), mahasiswa papua.
Polisi hendak melepaskan dua tembakan dari pistol dengan menggunakan peluru karet. Tembakan ke-2  mengarah ke Tenus dan mengikis di Testa, Kepala.

Roy Karoba, Laki-laki (24 Tahun), negosiator aksi.
FKPM membacok dengan piso di Leher. Luka tusukan
mendekati urat nadi.

Yanto Tebai, Laki-laki (19 Tahun), mahasiswa papua.
Polisi menginjak tangannya ketika hendak jatuh dengan laras. Luka injak di Jari tengah bagian kiri.


* Ralat:
Kata advokasi pada Judul di atas, diganti "SEGERA DITINDAK LANJUTI."
 

Yogyakarta: Telah Terjadi Pelanggaran HAM Kepada Massa AMP Yang Dilakukan Oleh FKPM dan Polisi Indonesia

Posted by Unknown | | Posted in , , , , , , , , , ,

Foto: Pembacaan pernyataan sikap AMP di titik nol kilometer/Dok. AMP
"Demo Damai, Satu Negosiator Aksi dan Tiga Massa AMP Luka – Luka Dilakukan oleh FKPM dan Polisi Indonesia."

Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi demontrasi damai mendukung pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) mengenai “peringatan, stop! Pemekaran “ dan menolak hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), 02 Agustus 1969, penutupan hari Pepera, sabtu (02/08/2014) waktu siang.

Demo Damai dimulai Pukul 09:00 Waktu Yogyakarta (WY), Long March dari Rumah Adat, Asrama Papua menuju titik nol kilometer Yogyakarta. Kamis, 6 Agustus 2014.

Pada Pukul 09:30 WY, AMP dihadang oleh Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di depan Taman Makam Pahlawan Kolonial Indonesia, tepatnya di pertigaan lampu merah, butuh sekitar belasan menit untuk tiba dari Rumah Adat.

Sebelumnya, Negosiator aksi demo melakukan negosiasi kepada kepolisian. Dan kepolisian bernegosiasi kepada FKPM. Hasilnya, FKPM tidak bisa membubarkan barisan yang sedang memblokade jalan.

“Sebagaimana sesuai aturan main negara yang berlandaskan Hukum dan berdemokrasi, AMP telah memberikan surat izin dan Polisi pun membalas, meresponi baik. Jadi, kami minta! Apakah ada dasar hukum dari FKPM? Tunjukkan ke kami,” kata Negosiator aksi demo, Roy Karoba dan disusul Aldy Uaga.

Pihak kepolisian menanggapi dan menyuruh AMP untuk tidak melanjutkan aksi Long March menuju titik nol kilometer. Namun, menyuruh AMP agar gelar aksi damai di tempat pem-blokade-an oleh FKPM dan Polisi sendiri.

“Kami telah melakukan negosiasi dengan Pimpinan FKPM dan mereka tidak bisa bubarkan diri,” kata Pihak Kepolisian.

Lanjut Polisi, mereka juga sedang melakukan sebuah kegiatan dan bertepatan dengan Mahasiswa Papua.

Tim negosiator dari AMP memberikan waktu lima menit untuk pihak kepolisian segera bubarkan penghadangan FKPM. FKPM pun menolak dan tetap memblokade.

Pukul 10:00 WY, AMP menabrak pemblokadean FKPM dan Polisi.

Sesaat setelah menabrak pemblokadean, FKPM melepaskan beberapa pukulan, memicu perkelahian. Sekitar 30 menit lamanya perkelahian antar gabungan FKPM dan Polisi dengan massa AMP.

Gabungan FKPM dan Polisi berhasil memukul, menusuk, menembak, dan hampir menabrak massa AMP dengan menggunakan Motor Sabara. AMP pun melakukan perlindungan demi menuju titik nol kilometer.

Terlihat tiga truk Polisi, dua mobil Polisi jenis kijang dan belasan Motor Sabara Polisi berlalu-lalang mengiringi perjalanan AMP. Polisi di Motor Sabara membawa; Karet Mati, Pistol peluru karet, dan Tembakan Gas Air Mata. Sedangkan, FKPM membawa; Batu, Besi dan piso.

Kendaraan yang digunakan Polisi awalnya diparkir di depan Rumah Adat hingga sepanjang jalan menuju titik nol.

Tiga massa aksi dan satu negosiator aksi AMP mengalamai luka – luka yang dilakukan oleh FKPM dan Polisi.

Nama-nama Korban
1  1. Agustina Batangga, Perempuan (21 Tahun), mahasiswa papua.
FKPM memukulnya dengan besi berukuran: Diameter, sekitar 10 cm. Dan panjang, sekitar 1,5 m. Di bahu kiri dan korban mengalami luka bengkak, memerah.

    2. Roy Karoba, Laki-laki (24 Tahun), negosiator aksi.
FKPM membacok dengan piso di Leher. Luka tusukan mendekati urat nadi.

    3. Yanto Tebai, Laki-laki (19 Tahun), mahasiswa papua.
Polisi menginjak tangannya ketika hendak jatuh dengan laras. Luka injak di Jari tengah bagian kiri.

    4. Tenus Waker, Laki-laki (22 Tahun), mahasiswa papua.
Polisi hendak melepaskan dua tembakan dari pistol dengan menggunakan peluru karet. Tembakan ke-2  mengarah ke Tenus dan mengikis di Testa, Kepala.

Penghadangan FKPM yang didukung Polisi pun berhasil ditabrak massa AMP. AMP melanjutkan aksi Long March menuju titik nol setelah melakukan perlindungan atas bentrok yang dipicu oleh FKPM. Sekitar satu jam, AMP berjalan dan tiba di titik nol.

Pukul 11:30 WY, AMP tiba di titik nol kilometer dan melakukan Orasi-orasi Politik yang diangkat berdasarkan fakta. Orasi-orasi tersebut, tidak terlepas dari Sejarah Bangsa Papua Barat, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pembunuhan terhadap TPN-PB, Tokoh Papua Merdeka, dan Aktivis Papua Merdeka. Perampasan Hak Orang Papua, Pemerkosaan, Pemecahan, Pembungkaman demokrasi, dan lainnya.

Tentunya, AMP menolak hasil PEPERA 1969, bertepatan dengan hari terakhir, 02 Agustus 2014. AMP juga menolak Militer Organik dan non-Organik Indonesia di Tanah papua, Menutup Perusahaan Asing di Tanah Papua, dan AMP juga mendukung pernyataan TPN-PB di web-nya Komnas TPN-PB.

Tuntutan AMP adalah Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat di Tanah Papua Sebagai Solusi Demokratis Melalui Mekanisme Referendum. Karena, sebenarnya momen PEPERA itu adalah REFERENDUM bagi rakyat Papua Barat. Namun karena, Amerika Serikat dengan kepentingan Ekonomi-Politik dan Indonesia dengan kepentingan perluasan wilayah jajahannya.

Pukul 13:30 WY, AMP selesai aksi demo damai. Pukul 14:00 WY, Massa yang tergabung di AMP tiba di Rumah Adat.


 Foto - Foto Korban, Sesuai Susunan Dalam Nama-nama Korban Di Atas.
Foto: Agustina Batangga (P/21), Korban Pelanggaran HAM.
Baju putih, posisi di tengah
Foto: Roy Karoba (L/24), Negosiator Aksi, Korban Pelanggaran HAM

Foto: Yanto Tebai (L/19), Korban Pelanggaran HAM


Foto: Tenus Waker (L/22), Korban Pelanggaran HAM


*) Oleh Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta, 6 Agustus 2014. 
______________________________________________________
Tulisan ini dibuat untuk advokasi. Karena, telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum FKPM dan Kepolisian.

* Ralat:
kata Advokasi diubah menjadi, "SEGERA DITINDAK LANJUTI PELAKU."
 
PPC Iklan Blogger Indonesia

PAPUA MEMBARA

"Suara Kaum Tertindas"

Powered by Blogger.

Follow Us On Facebook

I heart FeedBurner

    Blog Archive